SURABAYA, KABARHIT.COM - Belum tuntas perbincangan publik terkait tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang dikenal dengan wakil rakyat, atensi Masyarakat pun bergulir pada salah satu tuntutan gelombang demo akhir Agustus lalu, yaitu munculnya usulan agar calon anggota DPR memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 atau bahkan S3. Wacana ini ramai di media sosial, menyusul sorotan tajam masyarakat terhadap berbagai kebijakan DPR yang dinilai kontroversial, tidak pro-rakyat, bahkan merugikan masyarakat.
Banyak netizen menilai pendidikan tinggi dapat melahirkan pemimpin yang lebih bijak dan mampu membuat keputusan berdasarkan analisis mendalam. Pendidikan lanjutan dianggap penting untuk melatih pola pikir kritis, leadership, hingga kemampuan riset yang sangat dibutuhkan dalam tata kelola negara.
“Menjadi anggota DPR bukan sekadar duduk di kursi parlemen. Keputusan mereka menyangkut hidup jutaan rakyat. Pendidikan tinggi bisa menjadi bekal memahami kompleksitas bangsa,” tulis akun @JokoSantoso89.
Namun, perdebatan tidak berhenti di situ. Kritik keras juga diarahkan pada fenomena masuknya artis, pengusaha, hingga kerabat pejabat ke gelanggang politik. Banyak yang menilai mereka memanfaatkan popularitas, wajah rupawan, atau latar belakang keluarga untuk meraih kursi, tanpa melalui proses kaderisasi panjang di partai politik.
“Banyak yang ambil jalan pintas, pakai popularitas artis demi kursi DPR. Rakyat pun masih mau dibohongi dengan tampang rupawan, artis terkenal, atau bahkan bansos. Padahal seharusnya kaderisasi berjalan,” sindir akun @MawarMelati22.
Ada pula yang menilai problem utama terletak pada peran media yang terlalu sering mengangkat figur hanya dari sisi fisik atau popularitas, tanpa menyoroti rekam jejak, kualitas, dan integritas. “Masyarakat bisa saja menyukai seseorang tanpa harus tahu kiprahnya secara nyata. Itu yang berbahaya,” tulis akun @AndiPrasetya_.
Sorotan publik soal popularitas artis di Senayan juga direspons Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai fenomena banyaknya artis menjadi anggota DPR RI perlu diperhatikan secara serius di tengah wacana revisi UU Pemilu. Menurutnya, kualitas anggota dewan harus menjadi prioritas agar parlemen benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan sekadar hiburan politik.
Senada, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyebut revisi UU Pemilu adalah langkah penting untuk mengevaluasi kualitas DPR secara menyeluruh.
“Langkah bagus untuk mengevaluasi kualitas DPR. Tentu bukan hanya artis yang disasar, tapi juga kualitas anggota dewan secara keseluruhan. Karena prosentase dewan yang berlatar belakang artis sedikit, mayoritas non-artis,” ujar Adi kepada wartawan, Sabtu (6/9/2025) malam.
Adi menegaskan memperbaiki kualitas anggota DPR dari kalangan artis memang suatu keharusan. Ia tidak ingin selebritis hanya bermodalkan popularitas dan wajah rupawan untuk masuk parlemen.
“Yang kita butuhkan adalah legislator yang bekerja untuk rakyat, bukan sekadar figur publik,” tambahnya.
Sedangkan Baihaki Sirajt, Direktur Lembaga Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), menjelaskan bahwa wacana minimal Pendidikan bagi wakil rakyat, adalah ‘oase’ sekaligus jawaban dari transformasi demokrasi yang semakin sehat dan berkualitas.
“Saya melihat latar belakang pendidikan memang kebutuhan, bukan sekedar harapan. Ini memang kebutuhan penting kalau kita ingin negara kita sehat dengan lahirnya tokoh-tokoh public yang memiliki kredibilitas menduduki fungsi-fungsi penting dalam proses Demokrasi Indonesia. Jika yang disuguhkan hanya popularitas, foto cantik atau foto segar, namun ujungnya permainan editan AI, maka bagaimana masyarakat bisa menuntut kerja?”
“Preferensi publik sudah seharusnya pada rekam jejak politisi, jangan terjebak branding atau pencitraan tapi ternyata dipengaruhi kamuflase strategi kemenangan, ujungnya yang dipilih tentu tidak bisa dituntut kerja, karena mereka merasa dipilih karena faktor kecantikan atau kecakapan visual belaka.”
Secara tegas, Baihaki menyampaikan bahwa gelombang demostrasi yang sempat menjadikan Indonesia sorotan dunia, menjadi momentum bahwa demokrasi harus melahirkan tokoh politik yang memiliki rekam jejak.
“Demo besar-besaran beberapa waktu lalu adalah momentum, bahwa inilah saatnya masyarakat disuguhkan calon-calon wakilnya melalui rekam jejak, jangan lagi terjebak pada editing foto maupun branding-branding popularitas yang menjadi kamuflase atau menutup rekam jejak calon wakil rakyat.”
“Sebagai contoh, pemilihan DPD RI, jika suguhan melalui foto tanpa transparansi sosok aslinya seperti apa, ya sama saja, tidak bisa masyarakat menuntut kerja politik, karena yang dipilih tidak mereka kenal, hanya karena suka visual saja. Justru keterbukaan rekam jejak maupun kerja politik, adalah solusi mereduksi potensi money politic maupun pelaksanaan pemilu yang tidak jurdil, tidak jujur dan adil,” pungkasnya.
Sebagai perbandingan, Singapura kerap disebut menjadi contoh sukses. Mayoritas menteri dan anggota parlemen di negeri tersebut merupakan lulusan S2 dan S3 dari universitas top dunia seperti Harvard, MIT, hingga Oxford. Hasilnya, Singapura dinilai mampu melahirkan kebijakan ekonomi visioner, stabilitas politik yang kuat, dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
Pada akhirnya, sorotan publik pada wakil-wakil rakyat menegaskan bahwa rakyat saat ini menginginkan wakil yang bukan sekadar popular dalam sosial media, melainkan benar-benar berkompeten, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan bangsa melalui kesungguhannya mengemban amanah rakyat.
Editor : Ipl
