SURABAYA, KABARHIT.COM —Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Fuad Benardi mengatakan penurunan Pendapatan asli daerah (PAD) ini memicu perhatian serius dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016.
"Kami pun menilai, anjloknya PAD sebesar Rp 1,97 triliun harus menjadi alarm keras bagi Pemprov Jatim, terutama minimnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," ujar Fuad sapaan akrabnya saat ditemui awak media di DPRD Jatim, Sabtu (16/11/2025).
Politikus PDI - Perjuangan menyebut tekanan fiskal tahun depan tak hanya karena pendapatan daerah merosot, tetapi juga akibat kebijakan nasional yang terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
"Secara undang-undang, baik KPT maupun TKD turun total Rp7 triliun. Ini masalah serius dan harus diproses cepat," imbuh Fuad.
Fuad menegaskan bahwa optimalisasi PAD wajib dipacu, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Penagihan tunggakan pajak, kata dia, harus digarap lebih agresif.
"Namun, sorotan terbesarnya justru mengarah pada BUMD Jatim yang dinilai gagal memberikan kontribusi secara signifikan kepada peningkatan PAD Jawa Timur sendiri," tegas dia.
Anggota DPRD Jawa Timur Dapil Surabaya mengungkapkan pada tahun 2025 setoran dividen sebesar Rp497 miliar, tapi 90% bukan berasal dari BUMD milik Pemprov Jatim.
"Ironis. Dari delapan BUMD termasuk ASKRIDA, banyak yang bahkan tidak mampu setor dividen tersebut," jelas Fuad.
Fuad menuturkan bahwa saat rapat bersama BUMD, ada banyak kejanggalan laporan keuangan yang ditemukan.
"Omzet besar, beban operasional juga besar. Profit rata-rata hanya 2-5 persen, tidak ada yang tembus 10 persen. Ini akan kami dalami melalui panitia khusus (Pansus)," ungkapnya.
Fuad pun menyoroti, tingginya beban operasional, terutama gaji, yang dinilai tidak masuk akal.
"Secara produksi untung, tapi beban gaji dan pos lain membengkak. Ini harus dibedah. Kami juga membuka kemungkinan adanya restrukturisasi besar-besaran," bebernya.
Menurut Fuad, ada beberapa BUMD dinilai tak sesuai bidang sehingga perlu dipisah atau digabung. Salah satunya DHBN yang selama ini berada di bawah PJU.
“Bisnisnya tidak cocok. Ke depan diupayakan jadi BUMD khusus transportasi agar lebih maksimal,” jelasnya.
Tak hanya soal kinerja finansial, Fuad menilai pun pembenahan BUMD wajib memastikan manfaat kembali ke masyarakat. Ia menyorot masih banyak rumah tidak layak huni, bahkan di wilayah Surabaya Barat.
“Pendapatan daerah harus kembali ke wong cilik,” katanya.
Fuad juga menekankan pentingnya menjaga program prioritas seperti pendidikan gratis SMA/SMK dan perluasan layanan kesehatan.
“Provinsi harus meng-cover daerah yang belum UHC agar masyarakat mendapat jaminan kesehatan gratis,” tandasnya.
Ia pun berharap pembenahan BUMD mampu meningkatkan setoran dividen dan memperbaiki tata kelola.
"Tantangan fiskal ini berat, tapi bisa dihadapi dengan kerja bersama,” tutupnya.
Editor : Ipl
