SURABAYA, KABARHIT.COM — Penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu, (26/08/2026)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Surabaya, DPRD, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Baca juga: Ayo Arek Suroboyo, Mini Job Fair Gratis Hadirkan Ribuan Lowongan Kerja
Dalam penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, Eri mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus terlihat dari semakin banyaknya warga yang memperoleh pekerjaan, akses pendidikan dan kesehatan yang layak, rumah yang memenuhi standar, serta kesempatan meningkatkan taraf hidup.
Ia juga meminta dukungan para investor dan perusahaan yang beroperasi di Surabaya. Menurut Eri, keterbatasan APBD membuat pembangunan kota tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
“Pergerakan ini harus kita sinergikan dengan semua investor yang ada di Kota Surabaya, semua perusahaan yang ada di Kota Surabaya,” ujarnya.
Eri mencontohkan program beasiswa bagi 153 anak melalui Rumah Ilmu Arek Surabaya yang membutuhkan biaya sekitar Rp30 miliar. Program tersebut, kata dia, dapat berjalan tanpa menggunakan APBD karena dukungan para pengusaha yang menjadi orang tua asuh selama tiga tahun.
Ia berharap pola gotong royong tersebut dapat diperluas, termasuk melalui keterlibatan masyarakat yang memiliki kewajiban zakat maupun bentuk kewajiban keagamaan lainnya untuk mendukung pendidikan dan kesehatan warga.
Eri juga menyoroti upaya pemerintah dalam menjaga pemerataan kesejahteraan. Ia menyebut indeks Gini Surabaya pada 2025 membaik menjadi 0,369 dan pemerintah menargetkan angka tersebut kembali ditekan hingga sekitar 0,36.
Menurutnya, tantangan pembangunan Surabaya bukan sekadar meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh warga.
“Pertumbuhan yang kuat, merata, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Surabaya,” katanya.
Karena itu, Eri mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama melawan kemiskinan, putus sekolah, pengangguran, dan persoalan sosial lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eri menyampaikan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) Surabaya mengalami pemotongan sekitar Rp678 miliar. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh membuat pemerintah menyerah atau sekadar memangkas pelayanan publik.
Ia mendorong penguatan fiscal effort melalui peningkatan pendapatan daerah secara sehat, perbaikan kualitas belanja, serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan transfer Surabaya diproyeksikan sebesar Rp2,644 triliun. Angka tersebut mencakup transfer pemerintah pusat sekitar Rp2,210 triliun.
Surabaya juga memperoleh tambahan penyaluran kurang bayar hingga 2024 sebesar sekitar Rp11,22 miliar berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026. Dana tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan perubahan APBD berikutnya.
Selain itu, Surabaya memperoleh insentif fiskal sekitar Rp5 miliar atas keberhasilan dalam pengelolaan stunting dan creative financing.
Eri juga menyoroti potensi peningkatan pendapatan melalui digitalisasi parkir. Ia mengatakan penerapan sistem digital dan pengawasan melalui CCTV mampu meningkatkan penerimaan parkir secara signifikan.
Di salah satu titik parkir yang dikelola secara digital, ia menyebut terdapat selisih penerimaan sekitar Rp2 juta per hari per titik. Setelah dilakukan pengelolaan dan pengawasan lebih lanjut, selisih tersebut disebut dapat mencapai sekitar Rp4 juta per titik.
Baca juga: Budi Leksono Ajak 27 Ribu Warga Semarakkan HUT RI ke-81
Dengan sekitar 1.300 titik parkir, Eri menilai potensi tersebut dapat memberikan tambahan pendapatan yang signifikan apabila dikelola secara konsisten.
Ia mengajak DPRD dan jajaran Pemkot Surabaya turun langsung memberikan sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat agar transaksi digital semakin dipercaya dan digunakan.
“Kalau cinta kota ini, maka pembayarannya di lapangan digital,” tegasnya.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp11,013 Triliun
Dalam postur Rancangan Perubahan APBD Surabaya 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp11,013 triliun, meningkat sekitar Rp114,89 miliar dibandingkan APBD 2026 sebelum perubahan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp8,199 triliun.Pendapatan transfer sekitar Rp2,645 triliun.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp168,398 miliar.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sekitar Rp1,925 triliun. Angka tersebut antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 berdasarkan hasil awal pemeriksaan BPK sebesar sekitar Rp516,827 miliar.
Eri menjelaskan, SiLPA tersebut termasuk sisa anggaran dari tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas yang akan digunakan kembali untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Eri menegaskan perubahan APBD bukan sekadar memindahkan angka anggaran, melainkan menyesuaikan prioritas dengan kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Pelindo Tanjung Perak Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa NTT
Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan stunting, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pelayanan dasar lainnya tetap menjadi prioritas.
Untuk fungsi pendidikan, alokasi anggaran disebut mencapai sekitar Rp2,775 triliun atau 21,46 persen.
Menurut Eri, ukuran keberhasilan APBD bukan terletak pada besarnya anggaran, melainkan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran APBD yang berhasil bukan berapa besar anggarannya, tetapi seberapa jauh anggaran itu bisa terasa manfaatnya di kampung-kampung dan di rumah warga Kota Surabaya,” ujarnya.
Ia pun menekankan tiga prinsip pengelolaan fiskal daerah, yakni pendapatan harus dioptimalkan, belanja harus tepat sasaran dan mampu menggerakkan ekonomi, serta setiap perangkat daerah harus bertanggung jawab terhadap output, outcome, dan dampak program, bukan hanya mengejar serapan anggaran.
Menutup penyampaian nota keuangan, Eri menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Surabaya bukanlah keberhasilan individu, melainkan hasil kerja bersama antara pemerintah kota, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kekuatan kita adalah kekuatan kebersamaan dan kekuatan gotong royong,” katanya.
Ia berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 bersama DPRD dapat berlangsung konstruktif, tepat waktu, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Eri menegaskan, kekuatan fiskal bukan tujuan akhir. Fiskal yang kuat harus menjadi alat agar pemerintah mampu hadir ketika warga membutuhkan, menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian, serta memastikan tidak ada warga Surabaya yang tertinggal.
Editor : Tri Karyono