SURABAYA, KABARHIT.COM - Hampir seluruh rakyat Indonesia merayakan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 - 1 Juni 2024.
Sebagian instansi pemerintah melakukan upacara peringatan hari lahir nya Pancasila pada hari ini, tak terkecuali Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya juga memperingati hari lahirnya Pancasila.
Baca Juga: PDIP Surabaya Kawal Kebijakan Pancasilais di Kota Pahlawan
"Kita apresiasi terhadap pemerintah dan instansi yang melakukan upacara peringatan hari lahir Pancasila", kata Moh. Badaruddin direktur CDEP (Center Development of Economics and Politics).
Saya juga mengucapkan "Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 - 2024, semoga kita bisa mengamalkan ajaran dan nilai - nilai Pancasila secara utuh", ungkap Badaruddin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Perindo Jatim.
Secara jujur harus saya katakan, bahwa nilai - nilai Pancasila belum di terapkan secara utuh oleh masyarakat Indonesia khususnya para pejabat pemerintah, lanjut Badaruddin.
Sebagai contoh, masih banyak pejabat yang melakukan tindakan korupsi dan bahkan penegak hukum menjadi bekingan dari pelaku korupsi.
Ini artinya para pejabat belum melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke 1 Pancasila.
Masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, kehidupan jauh dari sejahtera bahkan adanya kasus kelaparan dan kurang gizi di beberapa daerah, ini merupakan kegagalan para pejabat pemerintah baik pusat dan daerah dalam memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, lanjut Badaruddin.
Masih banyak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah terhadap aturan - aturan , sehingga banyak masyarakat belum mendapatkan keadilan dalam bidang hukum dan kesejahteraan sosial.
Sila ke 3 Pancasila, Persatuan Indonesia masih banyak hambatan, contoh masalah Papua belum selesai, konflik antar suku bahkan agama masih terjadi, tutur Badaruddin.
Persengkokolan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif masih kita temukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, contoh terbit nya keputusan MK untuk meloloskan salah satu anak muda yang belum cukup usia untuk menjadi maju sebagai persyaratan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Banyak revisi UU dan peraturan pemerintah yang akan di rubah untuk kepentingan kelompok tertentu, ini akan merusak nilai - nilai demokrasi.
Tapi kita harus tetap semangat tanpa lelah untuk menyebarkan dan menanamkan nilai - nilai Pancasila khususnya pada generasi penerus bangsa seperti kaum milenial, gen z, pungkas Badaruddin. (*)
Editor : deni
