JAKARTA, KABARHIT.COM Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyoroti dugaan praktik rente atas dominasi Mayora di MBG Ramadhan. Selama memasuki Bulan Ramadan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menyesuaikan dengan menu yang bisa dibawa pulang oleh siswa, seperti kurma, telur rebus, dan biskuit. Anehnya, produk Mayora cukup mendominasi MBG pada makanan instan yang disajikan seperti Energen dan biskuit Roma Kelapa. KAMAKSI menyoroti dugaan motif praktik rente atas keterlibatan korporasi besar seperti Mayora.
"Seharusnya produk MBG di Ramadhan ini melibatkan produk UMKM hal tersebut juga bisa menstimulus perekonomian rakyat khususnya para pelaku UMKM. KAMAKSI menduga ada yang janggal atas dominasi produk Mayora di MBG, KPK perlu mendalami dugaan praktik rente atas dominasi Mayora di MBG jangan sampai menjadi Bancakan oknum tertentu ,"tegas Joko Priyoski Ketua Umum DPP KAMAKSI.
Terkait dugaan adanya praktik rente di balik dominasi produk Mayora, KAMAKSI menganggap tentu siapapun yang mengerjakan program MBG ini, baik perusahaan besar atau kecil pasti mencari keuntungan.
Jika tidak ada keuntungan, pasti tidak ada yang mau mengerjakannya. Jika dikerjakan oleh korporasi besar, maka UMKM tidak akan mendapat bagian, dan keuntungan akan menumpuk di satu korporasi. Hal itu menjadi persoalan baru munculnya kecurigaan dugaan praktik suap dan korupsi. Dugaan praktik rente dalam pengadaan barang bisa saja terjadi dalam kasus korupsi suap pengadaan barang.
"Pembentukan Badan Gizi Nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah cita-cita mulia Presiden Prabowo untuk memakmurkan rakyat sesuai amanat Konstitusi. Jangan sampai ada oknum di BGN yang diduga "bermain" dalam program MBG dan mencoreng citra Presiden. Sudah saatnya Presiden Prabowo segera mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana karena kinerjanya amburadul dan tidak selaras dengan Program Presiden," imbuh Sutisna Sekretaris Jenderal (Sekjend) KAMAKSI yang juga Aktivis KEA '98.
Dalam MBG bisa dilihat carut marutnya kinerja BGN dari mulai distribusi MBG yang belum merata, adanya indikasi oknum BGN memonopoli ompreng atau wadah makan dimulai dari "permainan" spesifikasi yang sulit dan rinci, seperti wadah yang dibutuhkan, berjenis lima sekat dengan material stainless SUS304. Ukurannya harus 28x22x4 cm, dengan ketebalan 0,4 mm. Kandungan nikel wajib di bawah 10 persen dan tingkat cromium-nya 8. Harga per ompreng, di sejumlah marketplace, dibanderol Rp47.000-55.000. Rata-rata dapur MBG ditargetkan memproduksi 3.000 porsi, artinya dana pengadaan wadah makan sekitar Rp141-165 juta. Ironisnya lagi, menurut informasi, para calon mitra akan diarahkan oleh oknum Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membeli lewat vendor yang ditunjuk, per ompreng dihargai Rp 70.000. Boleh saja beli di tempat lain, tapi akan diberi batas waktu yang sempit. Begitu terlambat, wajib beralih ke vendor yang ditunjuk oknum tersebut.
Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengendus adanya permainan dalam penunjukkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPB) alias dapur makan bergizi gratis (MBG) dan pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000 pada akhirnya berimbas pada kualitas makanan.
"Kinerja BGN amburadul dan bikin gaduh. Bukan hanya sekedar evaluasi, tapi urgensi pencopotan Kepala BGN menjadi hal utama yang harus diperhatikan Presiden Prabowo saat ini. Seharusnya para Pembantu Presiden termasuk Kepala Badan mampu bekerja maksimal selaras dengan cita-cita mulia Presiden Prabowo yang berpihak ada kepentingan rakyat. Jika punya budaya malu lebih baik Kepala BGN mundur saja sebelum di reshuffle oleh Presiden," pungkas Aktivis yang akrab disapa Jojo.
Editor : Deni
