SURABAYA, KABARHIT.COM — DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat paripurna penting pada Selasa (17/6/2025), dengan agenda mendengarkan tanggapan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung terbuka untuk umum ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, serta dihadiri oleh Wali Kota, pejabat struktural, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan 39 anggota dewan.
Dalam sambutannya, Bahtiyar menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan ruang dialog strategis antara eksekutif dan legislatif. “Rapat ini menjadi forum resmi untuk mendengarkan secara langsung penjelasan Wali Kota atas masukan, kritik, dan saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi,” ujar Bahtiyar.
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan tanggapan secara rinci atas seluruh pandangan dan pertanyaan dari tiap fraksi. Ia mengapresiasi dukungan serta catatan konstruktif DPRD, khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi daerah, efisiensi anggaran, dan optimalisasi pendapatan.
Menanggapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Eri mengucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap realisasi anggaran belanja dan sistem pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai membaik. Ia menegaskan bahwa pengurangan PBB bagi warga berpenghasilan rendah telah diatur dalam Perwali No. 33 Tahun 2024, dengan potongan 35 persen bagi warga miskin.
Terhadap saran Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota sepakat perlunya peningkatan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi parkir. Ia juga menyebutkan berbagai upaya promosi untuk mendongkrak okupansi hotel, mulai dari peluncuran event kota hingga pengembangan paket wisata city tour.
Menanggapi sorotan dari Fraksi Golkar tentang belum optimalnya serapan anggaran belanja modal, Eri menjelaskan bahwa kendala utama berasal dari persoalan administrasi dengan pihak penyedia serta upaya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. “Pemerintah Kota terus berupaya menyempurnakan tata kelola pengadaan,” tegasnya.
Fraksi PSI mengangkat isu akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, dan kebutuhan transportasi umum. Eri menyatakan bahwa pengawasan minuman beralkohol telah dilakukan dengan menggandeng aparat penegak hukum serta melibatkan edukasi dan penindakan.
Fraksi Demokrat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. “Pemerintah Kota menjadikan prinsip efisiensi dan efektivitas sebagai fondasi dalam setiap kebijakan anggaran,” tutur Eri.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyuarakan keprihatinan atas rendahnya realisasi pendapatan daerah dan tunggakan pajak. Wali Kota merespons dengan menyampaikan bahwa Pemkot telah melakukan verifikasi lapangan dan penagihan langsung, serta menyebutkan bahwa serapan anggaran hibah telah mencapai 97 persen atau senilai Rp432,6 miliar dari alokasi Rp444,1 miliar.
Dalam penutupnya, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh anggota dewan. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Surabaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Rapat paripurna kali ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjalankan roda pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kolaborasi dan komunikasi terbuka menjadi kunci dalam mengawal APBD agar semakin berdampak nyata bagi warga Kota Pahlawan.
Editor : Deni
