SURABAYA, KABARHIT.COM - Anggota komisi C DPRD Jawa Timur (Jatim) Lilik Hendarwati menilai bahwa langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) cukup realistis, mengingat besarnya kebutuhan pembangunan di daerah dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.
"Provinsi Jawa Timur mempunyai 38 kabupaten/kota dengan kebutuhan pembangunan sangat besar, mulai dari insfratruktur dasar, pendidikan, kesehatan hingga pemerataan ekonomi," ujar Lilik sapaan akrabnya dikutip dari laman resmi fraksipksjatim.id, Kamis (30/10/2025).
Lilik mengatakan bahwa pengurangan atau pemotongan TKD sebesar Rp2,8 triliun ditambah turunnya pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp4,2 triliun, akibat implementasi UU hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (HKPD). Menurutnya, ini sangat jelas berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
"Situasi ini bisa mengakibatkan keterlambatan berbagai program prioritas. Karena itu, permintaan tambahan anggaran Rp10 triliun dari Sekdaprov perlu dilihat sebagai investasi strategis, bukan sekadar tambahan dana," ujar perempuan jabat juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim.
Lilik menuturkan bahwa fokus penggunaan dana tambahan harus diarahkan pada empat prioritas utama.
"Diantara adalah pertama, pembangunan infrastruktur penghubung wilayah selatan dan kepulauan. Kedua, program pengentasan kemiskinan terpadu. Ketiga, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan. Serta, keempat, pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM," tutur Lilik.
Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya ini menegaskan bahwa kami sangat mendukung langkah tersebut, sepanjang perencanaan dilakukan dengan matang serta disertai prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
"Kami pun mendorong adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Agar, setiap rupiah benar-benar berdampak bagi rakyat di Jawa Timur," tegas Lilik.
Selain itu, Lilik nengungkapkan bahwa permintaan tambahan dana ini bukan bentuk ketergantungan daerah, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan 40 juta warga Jawa Timur.
"Provinsi Jawa Timur membutuhkan perhatian khusus dari pusat, bukan karena bergantung. Karena, ini tanggung jawab bersama untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.
Editor : Ipl
