SURABAYA, KABARHIT.COM — Rancangan APBD Jawa Timur 2026 berjalan efektif meski kondisi fiskal daerah tengah tertekan akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, saat sidang paripurna penyampaian akhir fraksi di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Sabtu (16/11/2025) siang.
“Kami mengapresiasi sinergi antara Gubernur, Banggar, komisi, dan seluruh fraksi,” ujar Lilik sapaan akrabnya.
Lilik mengatakan pemangkasan TKD berdampak signifikan terhadap struktur anggaran 2026. Menurutnya, Pendapatan Daerah disepakati turun dari Rp28,26 triliun menjadi Rp26,30 triliun atau merosot 6,94%. Penurunan terutama disebabkan pemangkasan dana transfer umum.
"Belanja Daerah juga ikut turun dari Rp29,65 triliun menjadi Rp27,21 triliun. Struktur itu membuat APBD 2026 mengalami defisit Rp916,73 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto bersumber dari SILPA 2025," imbuhnya.
Lilik menyampaikan bahwa sejumlah catatan strategis kepada Pemprov Jatim, salah satunya mendorong peningkatan PAD hingga 5% tanpa menaikkan tarif pajak. Ia pun menilai pembenahan tata kelola BUMD, optimalisasi aset, dan penyelesaian aset idle harus menjadi prioritas.
"Target opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) juga dinilai masih rendah. PKS mendorong digitalisasi perizinan dan basis data, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum agar intensifikasi pajak berjalan optimal," imbuhnya.
“Intensif pajak bagi masyarakat rentan tetap harus dipertahankan,” tegas Lilik.
Ketua Fraksi PKS juga menekankan kepatuhan mandatory spending, seperti alokasi pendidikan 20%, peningkatan belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur minimal 40%.
"Pemangkasan TKD nasional sebesar Rp205 triliun dan Rp2,8 triliun untuk Jatim tak boleh mengorbankan layanan dasar," imbuh dia.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga peningkatan IPM melalui program beasiswa, layanan kesehatan, penanganan stunting, hingga bansos produktif.
"Pada sektor infrastruktur, PKS meminta pemangkasan anggaran tidak menghambat perbaikan jalan, irigasi, pelabuhan, sarana pendidikan, dan pengembangan Trans Jatim di wilayah Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura," tuturnya.
Menurut Lilik, sektor pangan juga diminta tetap diperkuat melalui program Jatim Agro, Jatim Sejahtera, dan Jatim Kerja.
"Dengan sejumlah catatan kritis itu, Fraksi PKS tetap mendukung dan menyetujui Raperda APBD Jawa Timur 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda),” pungkasnya.
Editor : Ipl
