SURABAYA, KABARHIT.COM – Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur melanjutkan rapat kerja hari kedua dengan memanggil Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) beserta jajaran anak perusahaannya. Rapat digelar di Kota Batu, Malang, Kamis, (18/12/2025) kemarin.
Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan BUMD. Ia menilai sejumlah BUMD selama ini berjalan tanpa arah bisnis yang jelas dan terukur.
“BUMD tidak bisa lagi berjalan rutinitas tanpa tujuan. Harus ada arah yang jelas dan bisa diukur hasilnya,” ujar dr. Agung.
Menurut dokter Agung, setiap BUMD wajib memiliki konsep bisnis yang kuat agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
"Karena itu, Pansus mendorong evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, program kerja, hingga capaian keuntungan," tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur itu memperkenalkan konsep 3J sebagai kerangka evaluasi kinerja BUMD.
Pertama, jelas performanya, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Kinerja BUMD, kata Agung, tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga tata kelola, kontribusi ekonomi, pelayanan publik, serta dampak sosial.
Kedua, jelas program dan perencanaannya. Setiap BUMD harus memiliki arah usaha yang fokus, terukur, dan berbasis pada core business, bukan sekadar menjalankan banyak kegiatan tanpa hasil nyata.
Ketiga, jelas profitnya. Keuntungan yang diperoleh harus konkret, signifikan, dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Ujungnya harus jelas. Kalau kegiatannya ramai tapi profitnya kecil dan tidak berdampak, itu tidak ada artinya bagi BUMD,” kata dokter Agung.
Dalam rapat tersebut, politikus Partai Demokrat juga menyoroti paparan data dari manajemen PT PWU yang dinilai belum lengkap dan kurang mendalam. Pansus, kata dia, akan melakukan pendalaman lanjutan dengan kembali memanggil jajaran direksi.
“Ini baru tahap awal. Rekomendasi Pansus nanti harus konkret, dengan tujuan utama memperbaiki kinerja seluruh BUMD di Jawa Timur,” katanya.
Dokter Agung menegaskan, Pansus BUMD tidak bertujuan menghakimi direksi maupun manajemen. Pansus ingin mendorong BUMD agar memiliki visi yang jelas, target terukur, serta dikelola secara lebih profesional.
“Kami ingin BUMD Jawa Timur lebih berdaya, lebih fokus, dan mampu memberi manfaat nyata bagi daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur Ra Nasih Aschol mengatakan kinerja BUMD holding bersama anak perusahaannya belum dapat disimpulkan secara utuh. Menurutnya, Pansus masih membutuhkan pendalaman dan kajian lanjutan.
“Hari ini kami memanggil PWU dan anak perusahaannya, tetapi kami belum bisa menyimpulkan progresnya karena memang perlu pendalaman,” tukas Nasih.
Dalam rapat, Pansus juga menemukan adanya ketidaksinkronan antara holding dan anak perusahaan, terutama dalam pengelolaan aset.
“Antara holding dan anak perusahaan masih ada yang belum sinkron, khususnya soal aset,” jelas Nasih.
Ia menambahkan, secara ideal holding harus memberikan penguatan kepada anak perusahaan. Namun, orientasi bisnis yang menekankan perolehan laba kerap membuat pengelolaan menjadi tidak seimbang.
“Karena ini usaha yang berorientasi profit, tuntutan untuk mendapatkan keuntungan juga tinggi,” tutupnya.
Editor : Ipl
