SURABAYA, KABARHIT.COM - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menerima sejumlah aspirasi dari kepala desa di berbagai daerah di Jatim. Mereka mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) yang dialihkan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keberlanjutan pembangunan dan pelayanan dasar di desa. Sejumlah program yang telah direncanakan bahkan sudah berjalan terpaksa dihentikan akibat berkurangnya Dana Desa.
“Banyak kepala desa mengeluhkan program pembangunan yang sudah direncanakan, bahkan mulai berjalan, tetapi harus berhenti karena Dana Desa berkurang cukup signifikan,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan, Dana Desa selama ini menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan dari bawah serta memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.
Karena itu, ia menilai pengalihan sebagian Dana Desa untuk pembiayaan KDMP perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kebijakan tersebut, kata dia, jangan sampai bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Penguatan ekonomi desa memang penting, tetapi jangan sampai mengorbankan program dasar yang sudah menjadi kebutuhan mendesak masyarakat desa,” tegasnya.
Ning Lia juga menyoroti semakin sempitnya ruang fiskal desa akibat banyaknya program mandatori dari pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, hingga layanan posyandu. Kondisi ini membuat desa kesulitan merealisasikan program pembangunan berbasis aspirasi warga.
“Desa akhirnya lebih banyak menjalankan program pusat, sementara kebutuhan riil masyarakat desa tidak tertangani secara optimal. Ini yang menjadi kegelisahan banyak kepala desa,” katanya.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Ning Lia memastikan akan membawa persoalan pemangkasan Dana Desa ke forum resmi DPD RI. Ia juga berkomitmen berkoordinasi dengan kementerian terkait agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan desa.
“Saya akan memperjuangkan aspirasi ini di tingkat nasional. Kebijakan pusat harus berpijak pada realitas dan kebutuhan desa, bukan justru menambah beban,” pungkasnya.
Editor : Ipl
