JAKARTA, KABARHIT.COM - Sekolah-sekolah di Jawa Timur (Jatim) tercatat menjadi pengusul terbanyak dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hingga Januari 2026, sebanyak 1.981 lembaga pendidikan di Jatim telah mengajukan usulan revitalisasi.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi tingginya partisipasi sekolah di daerahnya. Menurutnya, program revitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pengusulan revitalisasi satuan pendidikan tertinggi melalui DPD RI, mencapai 1.981 lembaga pendidikan,” ujar Lia usai rapat Komite III DPD RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menjelaskan, dampak ekonomi langsung berasal dari perputaran dana konstruksi di daerah. Efek pengganda ekonomi pada sektor infrastruktur diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 kali.
“Karena pelaksanaannya tersebar di berbagai daerah, program ini mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah,” jelasnya.
Secara nasional, tercatat 62.629 usulan revitalisasi sekolah telah masuk ke sistem. Dari jumlah tersebut, 12.326 satuan pendidikan telah mengunggah dokumen persyaratan lengkap, dengan mayoritas berasal dari jenjang sekolah dasar.
Ning Lia juga menyebut, melalui mekanisme swakelola, jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat signifikan sebesar 54,9 persen, dari 10.440 sekolah menjadi 16.167 sekolah.
“Sekolah-sekolah itu tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 5.273 kecamatan atau sekitar 73 persen kecamatan di Indonesia,” katanya.
Ia turut mengapresiasi sistem pengusulan revitalisasi yang kini dilakukan secara digital. Seluruh tahapan pengajuan dapat dipantau secara daring sehingga mempercepat proses dan meminimalkan kesalahan administrasi.
“Program ini diusulkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kepercayaan sekaligus melibatkan pemda dalam pengelolaannya,” ujar putri KH Maskur Hasyim tersebut.
Menurut Ning Lia, peran pemerintah daerah sangat krusial, mulai dari penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan sekolah, asesmen lapangan, hingga pendampingan administrasi.
Cakupan revitalisasi, lanjut dia, meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang rusak, penataan lingkungan sekolah, perbaikan pagar, akses masuk, ruang tunggu, hingga penyediaan air bersih untuk mendukung sanitasi layak.
“Program ini menyasar sekolah negeri dan swasta dengan prinsip pemerataan, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kerusakan paling parah,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pengajuan revitalisasi tertinggi secara nasional. Bahkan, banyak usulan yang dikawal langsung oleh bupati dan wali kota.
“Jawa Timur paling banyak mengajukan usulan revitalisasi sekolah. Banyak yang dikawal langsung oleh kepala daerah,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan. Saat ini terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas rusak sedang hingga berat di sekitar 195 ribu sekolah.
“Ini tidak bisa diselesaikan dalam satu atau dua tahun. Namun sekolah prioritas harus segera ditangani agar anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman,” tuturnya.
Menurut Abdul Mu’ti, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 telah diperkuat melalui Instruksi Presiden serta komitmen lintas kementerian dan lembaga.
“Landasan hukumnya sudah sangat kuat untuk menjalankan revitalisasi sekolah secara serius di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Editor : Ipul
