JAKARTA, KABARHIT.COM – Rencana iuran keanggotaan Indonesia sebesar Rp16,7 triliun dalam forum Board of Peace (BoP) menuai pro dan kontra di tengah publik. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi dan sosial global yang masih penuh tantangan.
Menanggapi polemik itu, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, meminta Presiden Prabowo Subianto mencermati secara serius dinamika pendapat publik sebelum mengambil keputusan strategis terkait keanggotaan Indonesia dalam forum internasional tersebut.
Menurutnya, perbedaan pandangan yang berkembang merupakan bagian penting dari demokrasi dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Pro dan kontra yang muncul harus dibaca secara utuh. Suara penolakan juga merupakan aspirasi publik yang patut dipertimbangkan,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ia menilai, respons masyarakat tidak lepas dari posisi strategis Indonesia dalam isu perdamaian global, khususnya terkait konflik Palestina yang selama ini menjadi perhatian besar publik Tanah Air.
“Keterlibatan Indonesia dalam forum internasional apa pun tidak boleh mengaburkan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya petisi di platform Change.org yang mendesak Presiden Prabowo menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace. Petisi itu mencerminkan kegelisahan publik terhadap rekam jejak kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai penggagas forum tersebut.
“Petisi ini adalah sinyal aspirasi publik. Inisiator Board of Peace memiliki catatan kebijakan luar negeri yang kerap memicu kontroversi dalam konflik global,” kata Ning Lia, yang juga dikenal sebagai keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ia berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan secara matang seluruh masukan yang berkembang agar setiap langkah diplomasi Indonesia tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Diplomasi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan kepentingan nasional,” imbuhnya.
Selain aspek politik luar negeri, Lia juga menyoroti kondisi fiskal nasional yang dinilai masih terbatas. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengusulkan agar dukungan Indonesia terhadap Palestina dilakukan secara bertahap dan terukur. Pasalnya, nilai iuran BoP tersebut tergolong sangat besar dalam sejarah diplomasi Indonesia.
“Anggaran itu setara dengan iuran Indonesia selama ratusan tahun di ASEAN atau puluhan tahun sebagai anggota PBB,” jelasnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal juga mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengucurkan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,7 triliun untuk Board of Peace.
Dino menyarankan Indonesia bergabung sebagai anggota biasa terlebih dahulu sembari mencermati arah, tujuan, serta akuntabilitas forum tersebut.
“Sebaiknya kita bergabung sebagai anggota biasa dulu. Kita lihat apakah forum ini benar-benar berpihak pada Palestina,” ujarnya dalam keterangan video, Sabtu (31/1/2026).
Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa masih banyak pekerjaan rumah mendesak di dalam negeri, termasuk penanganan pascabencana di sejumlah wilayah.
“Masih banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Negara juga harus menyiapkan dana darurat menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem,” pungkasnya.
Editor : Ipul
