KABARHIT.COM – Kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026 dirancang sebagai shock absorber atau peredam kejut di tengah ketidakpastian global. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah menempuh pendekatan countercyclical dengan meningkatkan belanja negara guna menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Total belanja negara ditetapkan mencapai Rp3.840 triliun dengan defisit 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp698 triliun. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding proyeksi awal 2,48%, namun tetap berada di bawah batas defisit 3% sesuai aturan fiskal nasional.
Sebanyak Rp446 triliun dialokasikan untuk 11 program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp121 triliun dan pembangunan perumahan Rp41,88 triliun. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menghadapi risiko perlambatan global akibat ketidakpastian perdagangan, fluktuasi harga komoditas, dan ancaman resesi di sejumlah negara maju.
Countercyclical: Jurus Klasik Saat Ekonomi Melambat
Kebijakan countercyclical merujuk pada strategi meningkatkan belanja atau memberi stimulus saat ekonomi melemah. Secara teori, belanja negara yang meningkat akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect), di mana setiap rupiah yang dibelanjakan memicu aktivitas ekonomi lanjutan.
Pada kuartal pertama 2026, realisasi belanja APBN tercatat melonjak 128,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp809 triliun. Pemerintah juga mempercepat pembayaran tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara dan berbagai bantuan sosial untuk menjaga konsumsi rumah tangga, terutama menjelang Ramadan saat tekanan inflasi pangan meningkat.
Sejumlah indikator awal menunjukkan stimulus fiskal tersebut mampu menjaga pertumbuhan di kisaran 5,5–6%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026, setelah proyeksi 2025 berada di rentang 4,6–5,1%.
Selain stimulus konsumsi, pemerintah mendorong bauran kebijakan energi melalui implementasi biodiesel B50 yang diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah domestik.
Risiko “Zombie Economy” Mengintai
Meski berfungsi sebagai bantalan jangka pendek, sejumlah ekonom mengingatkan potensi risiko jangka menengah. Istilah “zombie economy” merujuk pada kondisi ketika entitas ekonomi yang tidak lagi produktif tetap bertahan berkat subsidi, bailout, atau kredit murah, sehingga menghambat efisiensi dan reformasi struktural.
Beban bunga utang pemerintah yang mencapai sekitar Rp599 triliun per tahun, ditambah kewajiban pokok utang Rp1.433 triliun, dinilai dapat mempersempit ruang fiskal ke depan. Pelebaran defisit dari 0,09% PDB pada 2025 menjadi 2,68% pada 2026 juga memicu perdebatan mengenai keberlanjutan disiplin fiskal.
Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa turut menjadi sorotan pelaku pasar. Tekanan terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah mencerminkan kehati-hatian investor global terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia.
Di sisi struktural, fenomena deindustrialisasi dini menjadi tantangan tersendiri. Industri padat karya seperti tekstil dan elektronik menghadapi tekanan akibat biaya energi dan impor, sementara sektor informal tumbuh tanpa kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak maupun produktivitas nasional.
Program seperti MBG dinilai efektif menjaga konsumsi, namun dikhawatirkan tidak otomatis meningkatkan produktivitas jika tidak diiringi reformasi sektor riil dan perluasan basis pajak.
Stabilitas Nyata atau Rapuh?
Sejumlah analis menilai APBN 2026 berhasil menjadi shock absorber jangka pendek. Namun, stabilitas tersebut dinilai masih rapuh apabila tidak disertai reformasi struktural seperti efisiensi subsidi, deregulasi investasi, penguatan industri manufaktur, dan perluasan basis pajak.
Indonesia memang masih memiliki rasio utang terhadap PDB yang relatif lebih rendah dibanding negara seperti Argentina dan Greece saat mengalami krisis fiskal. Namun, tanpa peningkatan produktivitas dan pertumbuhan di atas 6% secara konsisten, tekanan terhadap fiskal berpotensi meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
APBN 2026 kini berada di persimpangan: menjadi fondasi kebangkitan ekonomi berbasis reformasi, atau sekadar penopang stabilitas sementara yang menunda penyesuaian struktural.
Pada akhirnya, efektivitas kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya stimulus, tetapi oleh kemampuan pemerintah mengubah belanja menjadi produktivitas. Tanpa itu, ambisi pertumbuhan tinggi bisa berisiko menjadi angka optimistis di atas kertas semata.
Editor : Deni
