SURABAYA, KABARHIT.COM – DPRD Kota Surabaya mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan juga dari dampaknya terhadap ketersediaan pangan, stabilitas harga, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Ghofar Ismail, mengatakan berbagai program ketahanan pangan yang dijalankan Pemkot Surabaya telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Program tersebut meliputi penanaman cabai, sayur-mayur, hingga pengembangan tanaman padi di sejumlah wilayah pinggiran kota.
"Memang di Surabaya ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh warga. Kemarin wali kota sudah memberikan program berkaitan dengan cabai, sayur-mayur, dan juga padi yang ada di wilayah Kecamatan Wiyung, Lakarsantri, dan sekitarnya. Semuanya untuk membantu ketahanan pangan di Kota Surabaya," ujar Ghofar, Selasa (3/11/2026).
Ia menegaskan, Komisi B DPRD Surabaya mendukung penuh program yang dijalankan Pemkot melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Menurutnya, hasil panen dari kegiatan pertanian masyarakat harus benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang terlibat maupun lingkungan sekitarnya.
"Alhamdulillah, seluruh anggota Komisi B mendukung program ketahanan pangan dari Dinas Pertanian. Setiap kegiatan, terutama saat panen, hasilnya diberikan kepada masyarakat yang mengelola dan bisa dibagikan kepada warga di sekitarnya. Tujuannya membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat," jelasnya.
Dukungan terhadap ketahanan pangan juga diarahkan pada pengembangan sektor perikanan dan peternakan skala rumah tangga. Ghofar mengungkapkan, DKPP telah menyalurkan bantuan bibit ikan lele sebanyak 50 ekor untuk setiap titik penerima, lengkap dengan pakan dan sarana pemeliharaan.
Program budidaya tersebut menggunakan tong plastik sebagai alternatif kolam terpal. Model ini dinilai lebih praktis dan tidak membutuhkan lahan luas sehingga dapat diterapkan masyarakat di kawasan permukiman padat penduduk.
Selain budidaya ikan lele, masyarakat juga mendapatkan bantuan ayam petelur. Setiap penerima direncanakan memperoleh 10 ekor ayam betina dan dua ekor ayam jantan. Bantuan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan protein keluarga sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan.
"Ini semua merupakan upaya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat melalui sektor pangan. Jadi, warga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diharapkan bisa mengembangkan kegiatan tersebut," katanya.
Di sektor perikanan, Komisi B juga mendorong penguatan rantai distribusi hasil tangkapan nelayan, khususnya di kawasan pesisir. Penyaluran ikan dari nelayan kepada pengepul melalui Koperasi Merah Putih diharapkan dapat diperkuat, termasuk membuka akses pemasaran kepada pembeli potensial.
Sementara itu, Pemkot Surabaya juga mengintensifkan gerakan penanaman cabai sebagai langkah mengantisipasi kenaikan harga menjelang akhir tahun. Kepala DKPP Surabaya, Nanik Sukristina, sebelumnya menyampaikan bahwa gerakan tersebut telah dimulai sejak akhir Agustus hingga awal September 2026 dengan membagikan bibit kepada masyarakat, kelompok tani, dan komunitas urban farming.
Melalui Surabaya Urban Farming Competition, masyarakat juga didorong memperluas penanaman cabai. Hasil panen ditargetkan mulai tersedia pada Desember 2026 untuk menambah pasokan sekaligus membantu menekan harga cabai di pasaran.
Salah satu lokasi pengembangan berada di Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Jambangan dengan penanaman 4.100 bibit cabai menggunakan 2.050 polybag. Program ini turut melibatkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam pengembangan teknologi penanaman agar tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan buah tidak mudah busuk.
Meski mengapresiasi berbagai program tersebut, Ghofar mengingatkan agar pemerintah memastikan setiap bantuan dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menyoroti sejumlah program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terkadang belum sepenuhnya selaras dengan aspirasi warga.
Menurutnya, keterlibatan DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat perlu terus diperkuat. Dengan begitu, program pemerintah tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan hasil yang dapat dirasakan secara langsung.
Ghofar menegaskan, tantangan ketahanan pangan Surabaya bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasilnya dapat dinikmati masyarakat, distribusinya berjalan dengan baik, serta mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian warga.
Editor : Tri Karyono
