KABARHIT.COM| BANTEN - Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyebutkan ada sekitar dua ribu warga di Kecamatan Koroncong yang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat.
Hal itu diungkapkan oleh Irna usai mengadakan rapat koordinasi dengan para camat se-Kabupaten Pandeglang di Gedung Sekretaris Daerah Pandeglang.
Baca juga: Komisi D Kritik Kinerja Puskesmas: Dana Melimpah, Layanan Masih Terkendala Tenaga Medis
Kata Irna, permasalahan itu dipicu oleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan yang tidak sinkron.
Masalah nomor induk kependudukan tadi, kenapa masyarakat kami di Koroncong Kartu Indonesia Sehat nya tidak berfungsi, karena otomatis akan dihapus di pusat kalau NIK nya tidak sama, jelas Irna, Selasa (21/10/2019).
Sementara itu, Camat Koroncong, Tita Yunengsih membenarkan hal tersebut. Kata dia, sesuai surat yang diterima dari Dinas Sosial Pandeglang bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diperintahkan untuk memverifikasi ulang data itu.
Baca juga: Komisi D DPRD Surabaya Soroti Efisiensi dan Pergeseran Anggaran Kesehatan dalam RAPBD 2026
Sementara data kita akan diverifikasi dulu, tapi sementara ini memang hampir dua ribu orang. Verifikasi itu TKSK nya turun ke lapangan, kalau masih butuh ya diusulkan kembali. Kalau memang itu masih dikatakan miskin itu akan dimasukkan kembali baik ke APBD atau ke provinsi, ujarnya.
Ia menegaskan, dengan adanya penonaktifan kartu tadi maka berimbas langsung pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat penerima.
Baca juga: Wali Kota Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Surabaya Terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024
Nanti kami akan ceck and ricek dulu, mungkin saja ada masyarakat yang sudah terentaskan. Berimbas, karena ketika dicek dia tidak lagi aktif BPJS/KIS PBI nya, diketahuinya akhir September lah, ucapnya.
BNWS/AndriEditor : Deni