SURABAYA, KABARHIT.COM - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur 2026 akhirnya mencapai kesepakatan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim. Nilai pendapatan disepakati sebesar Rp26,3 triliun, sementara belanja mencapai Rp27 triliun dengan penggunaan SILPA sekitar Rp911 miliar.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Adhy Karyono saat ditemui awak media, usai sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Rabu (12/11/2025
Baca juga: Sekdaprov Jatim Dampingi Menko Pangan Panen Bandeng di Gresik, Perkuat Ketahanan Pangan Pesisir
“Kami memastikan ada pengurangan transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp 2,8 triliun dibanding tahun lalu. Tahun ini TKD kita hanya Rp 2,1 triliun untuk 2026,” ujarnya.
Meski begitu, Adhy menyebut masih ada peluang peningkatan pendapatan daerah hingga Rp 215 miliar. Dana itu nantinya diprioritaskan untuk belanja wajib, termasuk belanja pegawai dan program utama pemerintah provinsi.
“Prioritas pertama belanja wajib. Kedua, program prioritas Bu Gubernur. Insyaallah tetap berjalan dan mendukung prioritas nasional,” tambahnya.
Adhy menyebut sejumlah kegiatan harus efisiensi, terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi (tusi) organisasi perangkat daerah. Meski ada penghematan, ia memastikan target program unggulan tetap dijalankan.
Baca juga: Sekdaprov Jatim Buka Peluang Kolaborasi Pemprov dengan Womenpreneur HIPMI
“Kita tinggal menunggu satu kali paripurna untuk penyampaian pendapat fraksi terkait RAPBD sebelum penetapan,” jelasnya.
Ia menambahkan penyusunan RAPBD sudah mengacu pada RPJMD dan RKPD, termasuk program kemiskinan, pendidikan, kesejahteraan dan layanan sosial. Sementara alokasi infrastruktur mengalami penyesuaian karena minimnya pendapatan.
“Paling utama adalah pelayanan publik bisa berjalan optimal. Pengelolaan aset juga kita dorong untuk bisa menghasilkan pendapatan tambahan,” tegasnya.
Baca juga: Peringati Isra Mikraj di Surabaya, Sekdaprov Adhy Dorong ASN Tingkatkan Pelayanan Publik 2026
Adhy juga menyoroti perlunya revitalisasi dan optimalisasi BUMD sebagai sumber pendapatan baru.
Soal UMP, Adhy menyebut pihaknya masih melakukan kajian. Pemerintah akan mempertimbangkan masukan buruh sekaligus kondisi pengusaha di Jatim.
“Belum bisa disampaikan karena belum dibahas formal. Kita kaji dulu sesuai kondisi dan daya saing investasi di Jawa Timur,” tutupnya.
Editor : Nurcholis