SURABAYA, KABARHIT.COM – Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 akhirnya disepakati dan disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi langkah bersama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPRD untuk memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: RAPBD Surabaya 2027 Disepakati, Pinjaman Rp1,3 Triliun Jadi Perhatian
Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan serta anggota DPRD Kota Surabaya atas berbagai arahan, masukan, kritik, dan saran selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.
Ia berharap anggaran yang telah disepakati tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Surabaya, terutama dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Eri, perubahan menuju kondisi yang lebih baik harus dilakukan melalui kerja bersama. Ia juga mengingatkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubah keadaan dirinya sendiri.
"Semoga anggaran yang tertuang dalam Raperda tahun 2027 ini memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga Kota Surabaya. Bisa menurunkan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka. Itulah tujuan anggaran Raperda 2027 ini disahkan," ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh proses pembahasan hingga persetujuan Raperda APBD 2027 merupakan bentuk komitmen bersama antara DPRD dan jajaran Pemkot Surabaya untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara dari sisi regulasi, penyusunan Raperda APBD 2027 telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek teknis penyusunan maupun substansinya. Salah satunya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
Setelah disepakati dalam rapat paripurna, Raperda tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Bantuan Sosial dan Rutilahu Jadi Prioritas
Dalam keterangannya seusai rapat paripurna, Eri Cahyadi membeberkan sejumlah prioritas penggunaan APBD 2027. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya warga yang masuk kelompok desil satu dan dua.
Ia menjelaskan, dari sekitar 200 ribu masyarakat yang masuk kelompok desil satu hingga lima, saat ini baru sekitar 38 ribu orang yang mendapatkan bantuan.
Melalui penguatan kemampuan fiskal daerah dan kesepakatan bersama DPRD, Pemkot Surabaya berupaya memperluas cakupan bantuan agar warga desil satu dan dua yang belum terakomodasi dapat menerima bantuan.
"Desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya. Ini menjadi salah satu penguatan belanja subsidi yang telah kita sepakati bersama DPRD," jelasnya.
Baca juga: Fraksi PKS Soroti Pinjaman Rp1,3 Triliun dalam RAPBD Surabaya 2027
Selain bantuan sosial, program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) juga tetap menjadi perhatian Pemkot Surabaya. Program tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan sehat.
Penanggulangan banjir juga masuk dalam daftar prioritas APBD 2027. Pemkot Surabaya menargetkan penyelesaian titik-titik genangan agar dampak banjir di berbagai kawasan kota dapat semakin diminimalkan.
Eri berharap berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan dapat memberikan hasil maksimal. Dengan demikian, pada tahun mendatang tidak ada lagi genangan dengan ketinggian lebih dari sekitar 10 sentimeter.
Pendidikan Gratis dan Pelayanan Kesehatan Diperkuat
Di sektor pelayanan dasar, Pemkot Surabaya memastikan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan tetap diperkuat melalui program beasiswa serta peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan.
Untuk sektor kesehatan, Pemkot Surabaya berencana memindahkan sejumlah puskesmas yang saat ini berada di dalam kawasan perkampungan ke lokasi yang lebih mudah dijangkau dari luar lingkungan kampung. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan aksesibilitas sekaligus mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara di sektor pendidikan, Eri menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan gratis tanpa pungutan yang memberatkan masyarakat.
Baca juga: Eri Cahyadi Minta Program Gratis Surabaya Tetap Jalan
Ia juga menyoroti persoalan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan berbagai pungutan di lingkungan pendidikan. Ke depan, Pemkot Surabaya akan mengatur kebutuhan LKS melalui perhitungan tersendiri agar tidak menjadi beban tambahan bagi orang tua peserta didik.
"Pelayanan dasar kita adalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan atau LKS yang membebani masyarakat. LKS akan kita tentukan sendiri melalui perhitungan yang kita buat," tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan dan alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama Pemkot Surabaya dan DPRD untuk memastikan pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat berjalan maksimal.
Dengan disepakatinya Raperda APBD 2027, Pemkot Surabaya berharap berbagai program prioritas tersebut dapat terlaksana secara optimal. Selain memperkuat pelayanan publik, anggaran itu juga diharapkan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Eri Cahyadi kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan jajaran Pemkot Surabaya yang telah terlibat dalam pembahasan anggaran tersebut.
Ia berharap seluruh upaya dan pengabdian yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat menjadi amal kebaikan serta membawa manfaat bagi seluruh warga Kota Surabaya.
Editor : Tri Karyono