Camilia Habiba Menilai Distribusi Bantuan Inventaris RW Belum Optimal

SURABAYA, KABARHIT.COM - Anggota DPRD Surabaya soroti bantuan inventaris RW se-Surabaya. Yakni berupa paket komputer plus dari Pemerintah Kota (pemkot). Tidak adanya pelibatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Kecamatan selaku kuasa pengguna anggaran menyebabkan pendistribusian tidak merata dan perbedaan spesifikasi barang.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba menyayangkan mekanisme tersebut. Seharusnya, kecamatan berkoordinasi dengan ULP. Ia pun tak memungkiri jika barang memiliki harga dan spesifikasi berbeda di setiap wilayah. Sehingga, tak selaras sekaligus tak terdistribusi secara serentak ke semua RW.

Akhirnya persoalan yang terjadi saat ini ada RW yang belum mendapatkan printer dan ada yang sudah. Lalu ada yang sudah mendapatkan semuanya tapi belum dapat komputer. Yang seperti ini kan akhirnya menghambat pelayanan di tingkat RT-RW, kata politisi PKB ini, Jumat (31/3).

Lanjut Habiba, bantuan inventaris tersebut menyerap anggaran Rp57,6 miliar dari APBD 2022. Setiap RW mendapatkan jatah paket komputer plus. Yakni berisikan komputer, printer, LCD proyektor, sound system, meja, kursi, lemari dokumen, hingga terop.

Jadi ke depan, meskipun anggaran menempel di kecamatan tapi pengadaannya itu minta bantuan ULP. Dengan begitu harga sama, spek sama, dan timing-nya (pengadaan) bisa bebarengan, tandasnya.

Terkait soal rincian harga setiap barang, tambah Habiba, bahwa nilai yang setiap barang tercatat di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Pemkot Surabaya.

Jadi bisa ditanyakan ke sana, imbuhnya.

Dan yang pasti, Ia pun meminta agar bantuan inventaris RW tersebut, khususnya komputer dan printer, segera terdistribusikan. Agar pelayanan di tingkat kampung berjalan optimal.

Kita minta pemkot segera menuntaskan bantuan sarana dan prasarana untuk seluruh RW di Surabaya, terutama komputer dan printer, karena pelayanan sekarang berbasis IT, tegasnya.

Jika ini tidak segera terdistribusi secara menyeluruh, saya yakin akan menghambat pelayanan di bawah, pungkas Habiba.

red

Editor : deni