Pemulihan Layanan PDNS 2 Pasca Serangan Ransomware Dijadwalkan Juli

avatar kabarhit.com

JAKARTA, KABARHIT.COM - Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, memastikan bahwa layanan publik di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terkena serangan ransomware akan pulih sepenuhnya pada bulan Juli ini.

Menyusul perintah dari Presiden, Hadi menyatakan bahwa bulan Juli akan melihat operasional normal di PDNS, dengan peningkatan lapisan keamanan untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang. Senin (01/07/2024), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta.

Baca Juga: Peringati Hari Internasional Pemprov Jatim Dapat Penghargaan LPSK

Hadi menyatakan bahwa layanan pemerintah menggunakan PDNS 2 sedang dalam pemulihan, dengan data cadangan akan ditempatkan di Pusat Data Nasional (PDN) di Batam. Operasional PDN sementara didukung oleh cadangan di DRC atau hotsite Batam, memastikan adanya tiga hingga empat lapis backup.

Menko Polhukam menekankan pentingnya setiap kementerian dan lembaga pemerintahan memiliki backup data untuk mengantisipasi serangan siber. Setiap instansi diwajibkan memiliki backup, bukan lagi pilihan, guna memastikan kelangsungan operasional jika terjadi gangguan pada PDN sementara.

Pemerintah akan menetapkan aturan terkait penempatan data dan cadangannya berdasarkan tingkat klasifikasi, dari data strategis hingga terbuka. Data umum seperti statistik akan disimpan di cloud untuk mengurangi beban PDN.

BSSN akan meningkatkan keamanan siber dengan menghubungkan komando kendali BSSN dan mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang akan terus memantau pengelolaan PDN dan backup data.

“Kita juga diperintah Bapak Presiden untuk meninjau kembali peraturan presiden/instruksi presiden terkait dengan operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, serta perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Dalam Negeri.(red)

Editor : deni