Dilema Demokrasi Kota Surabaya, Kolom Kosong dan Kepercayaan Warga pada Pilwali Tahun 2024

SURABAYA, KABARHIT.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) berkolaborasi dengan Relawan Demokrasi Surabaya menggelar dialog terbuka mengenai demokrasi di Auditorium Lantai 5, Surabaya, pada Jumat (15/11/2024) siang.

Dalam paparannya, Anggota Bawaslu Kota Surabaya Eko Rinda Prasetiyadi menyatakan bahwa fenomena kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jawa Timur pernah muncul pada pilkada 2020. Menurutnya, Jatim ini terdapat beberapa kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan dengan satu pasangan calon (Paslon) dan opsi kolom kosong.

"Fenomena ini kembali terjadi pada pilkada 2024 ini dibeberapa daerah, salah satunya kota Surabaya. Ini merupakan dinamika baru dalam pengawasan pemilu di Pilwali Surabaya 2024," ujarnya.

Anggota Bawaslu Surabaya menjelaskan bahwa kolom kosong bukanlah paslon, sehingga aktivitas kolom kosong tidak diatur dalam peraturan kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Bawaslu hanya mengawasi kampanye adanya Paslon, sementara kolom kosong tidak masuk dalam ranah pengawasan kami," kata Eko.

Eko menuturkan, meskipun partisipasi masyarakat kota Surabaya dalam mendukung kolom kosong menjadi isu krusial yang perlu dicermati oleh penyelenggara pemilu 2024, dalam hal ini KPU Kota Surabaya.

"Ingat ini merupakan aspirasi yang mencerminkan sikap kritis warga terhadap proses demokrasi di kota Surabaya," ucapnya.

Sementara itu, Pegiat Kolom Kosong Kota Surabaya Hariyadi menyampaikan pandangan mengenai peran kolom kosong dalam pemilu 2024 ini. Menurutnya, gerakan ini bukanlah bagian dari kepentingan politik tertentu, melainkan sebuah panggilan untuk mempekerjakan esensi demokrasi di Indonesia khususnya Kota Surabaya.

"Kita ini bukan siapa - siapa. Tidak ada kepentingan politik praktis diluar, tidak juga terkait dengan calon tunggal. Ini murni panggilan untuk mengingatkan kembali sistem demokrasi kita agar berjalan sesuai dengan realitanya," terangnya.

Hariyadi menegaskan, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat kota Surabaya.

"Kolom kosong merupakan simbol perlawanan sistem yang dianggap tidak inklusif. Kami hanya ingin Surabaya menjadi contoh kota yang demokratis, dimana setiap suara mempunyai arti bahkan jika itu adalah kolom kosong," imbuhnya.

Hariyadi mengungkapkan bahwa perjuangan ini tidak mudah dan membutuhkan sosialisasi yang mendalam kepada warga kota Surabaya.

"Tugas kami ini menjelaskan apa itu kolom kosong, mengapa ia ada dan bagaimana hal ini menjadi bagian dari pilihan rakyat dalam pemilu. Ini bukan hanya tentang kami, tetapi tentang hak dan kebebasan memilih," ungkap pria seorang politikus Partai Gerindra Surabaya.

Hariyadi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses politik dan pemilu dan kami mempertanyakan legalitas serta pengakuan kolom kosong sebagai peserta pemilu 2024.

"Apakah kolom kosong dianggap sah secara undang-undang? Ini merupakan pernyataan mendasar yang perlu dijawab untuk memastikan bahwa demokrasi kita benar-benar inklusif," tegas Hariyadi.

Hariyadi menegaskan bahwa kami berharap gerakan kolom kosong dapat menjadi pengingat bagi masyarakat dan pemerintah tentang penting menjaga demokrasi adil dan transparan.

"Surabaya harus menjadi contoh kota dengan demokrasi yang hidup, dimana setiap pilihan harus dihormati tanpa diintimidasi," tukasnya.

Senada, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Gerindra Yona Bagus Widyamoko mengatakan bahwa kita ini penting dalam keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi yang sehat dan inklusif. Ia pun menyoroti sejarah perjuangan dalam memperjuangkan demokrasi baik parlemen maupun dalam berbagai aktivitas masyarakat.

"Kami disini (komisi A DPRD) selalu berupaya menjaga nilai-nilai demokrasi dan memberikan ruang bagi aspirasi rakyat. Demokrasi harus melibatkan semua elemen masyarakat agar berjalan sesuai dengan amanat konstitusi," ujarnya.

Yona menyampaikan bahwa apresiasi peran berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang transparan di Kota Surabaya.

"Saya berharap kegiatan semacam ini terus dilakukan secara berkelanjutan, karena dialog seperti ini penting menyadarkan masyarakat terkait peran mereka dalam berdemokrasi," jelas Anggota DPRD Surabaya Fraksi Partai Gerindra.

Yona mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.

"Hanya dengan bersama - sama kita dapat menjaga demokrasi dan membawa Surabaya menjadi kota lebih baik," pungkasnya.

Editor : Kacong

Lapor Mas Wapres RI