JAKARTA, KABARHIT.COM - Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama tiga bulan pertama perlu dievaluasi, terutama dalam aspek tata kelola investasi.
Akademisi Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta Agung Adiputra mengatakan bahwa saat ini, belum ada upaya siginifikan dalam memperbaiki sistem tata kelola investasi. Menurutnya, ini menjadi kunci menarik minat investor global.
"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan III tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,95% secara year-on-year (yoy), turun dari 5,05% di triwulan sebelumnya. Angka ini juga di bawah proyeksi analis sebesar 5%," ujarnya, Sabtu (1/2/2025).
Agung menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar setengah dari PDB, hanya tumbuh 4,91% secara tahunan.
"Ini menunjukkan pertumbuhan yang lesu, terutama karena penurunan pengeluaran untuk barang-barang seperti pakaian dan perumahan," jelas Agung, sapaan akrabnya.
Agung juga menyoroti, upaya Presiden Prabowo menarik investasi global melalui kunjungan ke luar negeri tidak akan efektif jika tata kelola investasi didalam negeri tidak diperbaiki.
"Program seperti makan bergizi yang anggarannya dinaikkan menjadi Rp 171 triliun tahun ini memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," tegas Agung.
"Namun, program ini tidak akan berdampak maksimal jika tidak didukung oleh perbaikan sistem tata kelola investasi. Investor membutuhkan kepastian bahwa lingkungan bisnis di Indonesia stabil dan efisien, bukan sekadar program jangka pendek," imbuhnya.
Agung menegaskan bahwa tanpa perbaikan tata kelola investasi, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program-program seperti ini akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.
"Stabilitas politik dan konsistensi kebijakan adalah faktor utama bagi investor. Mereka perlu yakin bahwa kebijakan pemerintah tidak berubah-ubah dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Kebijakan yang kontradiktif atau tidak jelas justru bisa merusak kepercayaan investor," tukas dia.
Agung juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses investasi.
"Tanpa reformasi yang serius, Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain. Faktor seperti birokrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum, dan infrastruktur yang belum memadai membuat investor enggan masuk," urainya.
"Belum lagi isu korupsi dan regulasi yang sering berubah, yang semakin mengurangi daya tarik Indonesia," kata Agung.
Lebih lanjut, kata Agung, pentingnya jaminan hukum dan kepastian berusaha.
"Investor dalam negeri maupun investor global butuh kepastian bahwa modal mereka aman dan akan memberikan keuntungan," ucap Agung.
"Tanpa perbaikan tata kelola investasi yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang kuat dan transparansi, upaya menarik investasi akan sia-sia," ungkapnya.
Agung berharap bahwa pemerintah harus fokus pada perbaikan tata kelola investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan infrastruktur, dan menciptakan iklim bisnis yang stabil.
"Tanpa langkah-langkah konkret ini, Indonesia akan terus tertinggal dalam persaingan global," tutupnya.
Editor : Kacong