SURABAYA, KABARHIT.COM - Pemerintah pusat akan mendistribusikan 330.000 smart TV untuk sekolah di seluruh Indonesia. Langkah tersebut disambut baik dan positif oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari.
Namun, Sri Untari mengingatkan program ini dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, program ini tidak boleh hanya menjadi proyek sesaat yang berakhir sia-sia saja.
"Program ini harus dimaksimalkan dengan baik. Jangan sampai smart TV yang distribusikan tidak terpakai seperti yang sudah-sudah sebelumnya," jelasnya saat ditemui wartawan Kabarhit.com di ruang rapat komisi E DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (22/9/2025) siang.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti bahwa tantangan utama yang harus dihadapi yaitu keterbatasan akses internet dan kualitas guru. Ia juga menekankan, smart tv ini utamanya dirandang untuk mendukung pembelajaran virtual sehingga ketersediaan infrastruktur internet menjadi sangat krusial.
"Sekarang di daerah-daerah terpencil, akses internetnya masih susah. Lebih baik berikan saja ke daerah yang memiliki akses internet yang baik, jangan sampai memberikan barang tapi tidak bisa dipakai," tegas Sri Untari.
Ia juga menyoroti masalah kualitas SDM guru di daerah terpencil. Sri Untari mempertanyakan seberapa efektif pembelajaran virtual ini dapat menjadi solusi jika kualitas pengajar masih belum memadai.
"Ini masalahnya. Kalau di daerah-daerah terpencil, guru-guru kualitas SDM-nya masih sangat kurang. Jadi, sejauh mana pembelajaran virtual ini dapat menjadi pelatuk untuk program pendidikan?" katanya.
Menurutnya, kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah kombinasi dari sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga pendidik yang berkualitas.
"Itu kuncinya. Coba anak-anak sekolah kalau gurunya tidak ada. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dan guru yang tersedia dengan baik, itu akan sangat membantu untuk Indonesia," imbuh Politisi PDI Perjuangan.
Di sisi lain, Sri Untari berharap pemerintah pusat dapat membantu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) di SMA/SMK negeri maupun swasta.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah, khususnya Jawa Timur, menghadapi tantangan berat dengan adanya penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp4,9 triliun mulai tahun 2025. Penurunan ini diakibatkan oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Saya berharap pemerintah pusat bisa membantu kami untuk bisa memperbaiki sarpras di SMA, SMK, negeri maupun swasta," harapnya.
Sri Untari menuturkan bahwa untuk mengatasi penurunan PAD, pemerintah Jawa Timur harus mencari pendapatan dari sumber non-pajak, salah satunya melalui kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan anggaran daerah yang membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah pusat untuk sektor pendidikan," pungkasnya.
Editor : Ipl
