SURABAYA, KABARHIT.COM – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa, memastikan pencairan honor pendamping Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Jawa Timur segera dilakukan.
Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp18 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk honor 2.132 pendamping KDMP dari total sekitar 8.400 pendamping yang tersebar di kabupaten/kota se-Jawa Timur.
“Prinsip kami sesuai arahan Bapak Wagub. Kami akan mengecek seluruh pendamping terkait tugas yang sudah dijalankan, mulai dari pendataan profil koperasi, penginputan ke Simkopdes, hingga penambahan aset. Kami berusaha agar pencairan bisa dilakukan secepatnya,” ujar Endy, usai kegiatan kick off pelatihan pendampingan KDMP di Asrama Haji Surabaya, Senin (3/10/2025) sore.
Endy menjelaskan, honor pendamping bersumber dari dana dekonsentrasi APBD Jawa Timur. Anggaran Rp 18 miliar tersebut diberikan untuk pembayaran honor tiga bulan hingga akhir tahun 2025. Sementara itu, anggaran untuk pelatihan pendamping memiliki pos pembiayaan terpisah.
“Honor pendamping beda dengan pelatihan. Total dari Kemenkop, kami mendapatkan sekitar Rp 60 miliar untuk Jatim,” kata Endy.
Endy mengatakan bahwa setiap pendamping KDMP mendampingi delapan hingga 12 koperasi. Mereka bertugas memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan agar koperasi desa berjalan lebih sehat dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Sebagian besar pendamping memiliki latar belakang sebagai pelaku usaha. Tantangannya, mereka harus membagi waktu karena juga tercatat sebagai pengurus koperasi,” imbuhnya.
Ia pun menuturkan bahwa kami juga berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Unesa, STIESIA, dan Unair. Kampus terlibat memberikan materi pengelolaan koperasi yang tidak hanya berorientasi laba, tetapi juga mendorong kebangkitan ekonomi desa.
“Salah satu contoh yang berhasil adalah Koperasi Jambangan. Mereka menjual LPG 3 kilogram lebih murah bagi anggota, sehingga mampu menarik hampir 200 masyarakat menjadi anggota,” ucap Endy.
Sementara, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta bupati dan wali kota ikut mengawal pelaksanaan program KDMP. Menurutnya, sejumlah pendamping masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.
“Mereka bulan ini menargetkan pendataan aset. Pemerintah kabupaten/kota juga harus memastikan aset koperasi dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya diserahkan lalu tidak produktif,” tegas Emil.
"Kami pun berharap laporan berkala terkait sistem bundling yang diterapkan KDMP dapat diterima pemerintah provinsi, sehingga permasalahan-permasalahan teknis bisa segera diminimalkan," pungkasnya.
Editor : Ipul
