SURABAYA, KABARHIT.COM – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB) Universitas Airlangga sebagai mitra strategis dalam mengawal pemerataan anggaran pendidikan.
Kolaborasi ini dibahas dalam rapat koordinasi bertajuk Kawal APBD 2025 yang digelar di ruang Komisi D DPRD Surabaya, Senin (3/11/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, berlangsung interaktif dengan menghadirkan perwakilan Dinas Pendidikan (Dispendik), Bappedalitbang, serta sejumlah anggota dewan. Dalam forum itu, mahasiswa BEM FEB Unair memaparkan hasil kajian lapangan terkait ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Surabaya, mulai dari akreditasi sekolah, rasio guru, hingga fasilitas digital.
Koordinator Kajian BEM FEB Unair, Yeni, menuturkan bahwa meski indikator pendidikan di Surabaya terbilang tinggi dengan angka harapan lama sekolah mencapai 14,29 tahun dan rata-rata lama sekolah 11,68 tahun—pemerataan belum sepenuhnya terwujud.
“Beberapa wilayah seperti Kenjeran, Krembangan, dan Asemrowo memiliki proporsi sekolah berakreditasi A lebih rendah serta rasio murid-guru yang lebih tinggi dibanding wilayah pusat dan selatan,” ujarnya.
Yeni juga menyoroti anggaran pendidikan yang mencapai Rp2,5 triliun, namun dinilai belum sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat pemerataan sarana dan akses pendidikan di daerah pinggiran.
“Dana sebesar itu seharusnya benar-benar menyentuh kebutuhan dasar sekolah di wilayah tertinggal,” tegasnya.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Rafly Mardiansyah, menambahkan bahwa sinergi antara mahasiswa dan DPRD perlu diperkuat. Ia mencontohkan kerja sama serupa antara BEM UGM dan DPRD Yogyakarta yang rutin dilakukan setiap tahun.
“Harapannya, kolaborasi seperti itu juga bisa diwujudkan di Surabaya agar advokasi mahasiswa memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Anggota Komisi D, William Wirakusuma, menilai efektivitas alokasi anggaran pendidikan perlu dikaji lebih dalam.
“Kalau kita bagi secara kasar, Rp2,2 triliun untuk sekitar 180 ribu siswa SD dan SMP negeri berarti hanya sekitar satu juta rupiah per anak per bulan. Jadi kualitas pendidikan harus sepadan dengan anggaran yang kita keluarkan,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menekankan pentingnya inovasi agar kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta dapat diperkecil.
“Sekolah negeri harus lebih baik karena sudah mendapat bantuan anggaran, tapi swasta juga perlu didukung agar tidak tertinggal. Semua anak berhak mendapat pendidikan yang adil dan berkualitas,” tegasnya.
Dari sisi pemerintah, perwakilan Bappedalitbang Surabaya, Emma, mengapresiasi hasil kajian mahasiswa yang dinilai membantu pemerintah melakukan introspeksi.
“Masukan seperti ini membuat kami bisa melihat dari sudut pandang berbeda. Surabaya tetap berkomitmen menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD,” katanya.
Emma menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan program, termasuk melalui musrenbang, forum anak, forum disabilitas, dan kelompok perempuan, agar kebijakan pendidikan semakin inklusif.
Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, menambahkan pihaknya siap memperkuat pemerataan mutu pendidikan, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.
“Kami akan detailkan formulasi agar daya tampung, sarana, dan akses benar-benar merata,” ujarnya. Ia juga berjanji menindaklanjuti usulan digitalisasi pembelajaran dan penyediaan transportasi bagi pelajar di wilayah pinggiran.
Menutup rapat, Ketua Komisi D dr. Akmarawita Kadir mengapresiasi kontribusi BEM FEB Unair yang dianggap membawa perspektif segar dalam pengawasan kebijakan publik.
“Presentasi adik-adik membuka mata kami bahwa pemerataan pendidikan tidak bisa dilihat hanya dari angka statistik, tetapi dari keberpihakan terhadap kelompok yang belum terlayani,” ujarnya.
Editor : Deni
