SURABAYA, KABARHIT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna membahas Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, Kamis (6/11/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, tersebut resmi dibuka untuk umum pada pukul 14.47 WIB.
Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, 37 anggota dewan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten dan pejabat Pemerintah Kota, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta awak media.
Dalam sidang paripurna ini, enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhirnya secara aklamasi tanpa dibacakan, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memilih membacakan pandangan lengkapnya melalui juru bicara Johari Mustawan.
Johari menyoroti sejumlah aspek strategis dalam kebijakan anggaran 2026, khususnya pada bidang lingkungan dan pelayanan publik. Ia meminta agar program Refuse Derived Fuel (RDF) dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar. Selain itu, pengadaan tong kompos di Zona Non-Waste (ZNW) harus disertai sosialisasi dan pendampingan agar efektif.
PKS juga menekankan pentingnya kesinambungan program pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy), seperti yang diterapkan di PLTSa Benowo, sehingga pengelolaan sampah di Kota Surabaya dapat berlangsung secara komprehensif.
Pada bidang perumahan, Johari mengapresiasi peningkatan alokasi anggaran pembangunan rumah susun milik (rusunami), namun mengingatkan agar pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) tidak diabaikan.
“Masih banyak warga yang belum mampu membeli hunian dan hanya bisa menyewa. Jumlah penghuni rusunawa masih di atas 10 ribu keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pengendalian banjir, PKS menilai anggaran Rp1,1 triliun harus dimanfaatkan secara efektif agar genangan tidak lagi terjadi saat musim hujan. Fraksi juga mengapresiasi peningkatan dana Rp47 miliar untuk kegiatan kepemudaan di tingkat RW agar tepat sasaran dan berdampak nyata.
Bidang pendidikan turut menjadi perhatian serius. Meski porsi anggaran pendidikan mencapai 22,26 persen, Johari mencatat hanya 17,16 persen yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan, sedangkan sisanya tersebar di berbagai dinas dan kecamatan. Ia meminta pengawasan ketat agar penggunaan dana pendidikan benar-benar sesuai dengan tujuan peningkatan mutu layanan.
Dalam sektor kesehatan, PKS menyoroti kekurangan tenaga medis di puskesmas yang masih mencapai sekitar 50 dokter dan 80 perawat. Fraksi juga mendorong penerapan fleksibilitas keuangan di seluruh RSUD dan puskesmas berstatus BLUD agar dapat berinovasi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menyampaikan bahwa seluruh masukan dari fraksi telah dibahas sejak tahap awal di komisi-komisi. “Dari hasil final pembahasan, disepakati total anggaran mencapai Rp12,7 triliun,” jelasnya.
Sebagai penutup rapat, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyebut bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari upaya DPRD memberikan “kado” bagi masyarakat Surabaya melalui pengesahan APBD 2026 yang dijadwalkan bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November mendatang.
“Harapan kami, APBD 2026 dapat menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di Surabaya, baik melalui bantalan sosial maupun pembangunan infrastruktur yang menggerakkan ekonomi kawasan,” ujar Fathoni.
Ia menambahkan, proyek strategis seperti pengendalian banjir dan pembangunan jalan lingkar barat diharapkan rampung pada 2027 agar Surabaya siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara pada 2028.
Editor : Deni
