MALANG, KABARHIT.COM - Menyerap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) dari daerah pemilihan Malang Raya Puguh Wiji Pamungkas menyoroti dua soal di Malang Raya yaitu persoalan penanganan sampah dan amburadulnya data penerima bantuan sosial (Bansos).
Hal ini diungkapkan Anggota komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas, setelah mendengarkan aspirasi keluhan masyarakat dalam kegiatan reses di Camp King Sulaiman Karangbesuki, Kota Malang pada Selasa (18/11/2025) malam.
"Sejumlah warga yang hadir dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi sosial mengeluhkan persoalan data penerima bansos yang dinilai jauh dari kondisi riil di lapangan," ujar Puguh sapaan akrabnya melalui keterangan tertulis diterima redaksi, Jumat (21/11/2025).
Puguh mengatakan ada warga yang seharusnya berhak menerima tetapi tidak terdaftar, sementara sebagian lain yang tidak layak justru masuk dalam daftar penerima.
"Mereka datang dengan membawa fakta lapangan. Ada yang seharusnya menerima bantuan, tetapi karena tidak masuk dalam list, akhirnya tidak mendapatkan," kata Puguh.
"Sebaliknya ada warga yang semestinya tidak berhak, tetapi justru menerima. Ini yang kemudian menjadi keluhan utama masyarakat," tambahnya.
Puguh menegaskan pemerintah saat ini tengah melakukan transformasi data dari DTKS menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Menurutnya, proses ini harus menjadi momentum untuk melakukan ground checking secara menyeluruh.
"Validasi data harus benar-benar dilakukan sesuai keadaan di lapangan. Agar, masyarakat yang memang berhak benar-benar mendapatkan dan yang tidak berhak tidak menerima. Ini soal keadilan," tegasnya.
Selain persoalan bansos, Puguh juga menyoroti masalah sampah yang mengkhawatirkan para warga di sini. Ia pun menuturkan isu ini muncul kuat ini dalam dialog, karena kondisi pengelolaan sampah di banyak titik sudah mulai berdampak pada kualitas lingkungan.
"Masalah sampah ini tidak bisa dianggap sepele. Jika tidak ditangani serius, akan menimbulkan bencana. Kita sudah melihat tanda-tandanya yaitu banjir dan pemandangan ruang kota yang kurang baik karena kurangnya penampungan sampah," ungkap Puguh.
Ia pun menyebut, Malang merupakan kota yang berkembang menuju metropolitan memiliki aktivitas penduduk yang makin tinggi. Menurut Puguh, inovasi dan manajemen pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, ia pun menegaskan DPRD Jatim akan mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Malang Raya untuk menginisiasi langkah konkret.
"Kami mendorong adanya langkah-langkah taktis dan progresif dalam mengatasi masalah sampah. Salah satunya revitalisasi tempat pembuangan akhir (TPA), agar bisa menjadi sarana pengolahan sampah yang efektif," tandasnya.
Lebih lanjut, Puguh menuturkan tanpa terobosan yang serius maka persoalan sampah berpotensi menjadi masalah besar yang menghambat perkembangan kota dan mengancam kenyamanan warga.
"Melalui reses ini, kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Malang Raya. Terutama, pemerataan bansos dan penanganan persoalan lingkungan yang mendesak," pungkasnya.
Editor : Ipul
