SURABAYA, KABARHIT.COM — Maraknya temuan pelajar yang diduga terpapar narkoba kembali menggerakkan Komisi D DPRD Surabaya untuk memperkuat koordinasi lintas instansi. Dalam rapat koordinasi terbaru, Dewan menegaskan perlunya langkah kolaboratif Tim P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, mengungkapkan bahwa rencana skrining untuk seluruh siswa SD dan SMP akan membuka peluang lebih besar ditemukannya kasus baru. Karena itu, menurutnya, penguatan koordinasi menjadi kebutuhan mendesak.
“Kalau skrining dilakukan di semua sekolah, tentu jumlahnya akan lebih banyak. Maka perlu ada penguatan koordinasi. Ketua harian Tim P4GN ini adalah Bakesbangpol, jadi perannya harus lebih maksimal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, muncul pula sorotan terhadap minimnya anggaran yang dianggap menghambat program pencegahan. Namun Komisi D menilai persoalan itu sebenarnya dapat diatasi dengan mengoptimalkan pos anggaran yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Anggaran itu sebenarnya banyak, tapi tersebar. Karang Taruna saja punya Rp47 miliar. Di DP3A-P2KB, Dinas Sosial, bahkan Dinas Pendidikan juga ada meski tidak spesifik untuk narkoba. Semua itu bisa disinergikan untuk program pencegahan,” jelas dr. Akmarawita.
Ia menekankan, tanpa kreativitas dalam pemanfaatan anggaran, selalu muncul kesan kekurangan pendanaan. Padahal akar persoalannya adalah koordinasi yang belum berjalan optimal.
Komisi D meminta Bakesbangpol sebagai ketua harian P4GN, bersama BNN Kota Surabaya, segera menyusun SOP atau protap khusus terkait pola penanganan preventif bagi anak dan keluarga. Dewan menilai, meski sejumlah sosialisasi telah dilakukan, pendekatan yang digunakan belum cukup efektif.
“Sosialisasi itu penting, tapi tidak menjamin. Hanya mendengarkan sosialisasi tidak cukup. Perlu program nyata yang lebih menyentuh,” tegasnya.
Bakesbangpol juga memberikan masukan agar edukasi pencegahan disisipkan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti seni dan budaya, untuk memperluas jangkauan kampanye antinarkoba.
Komisi D menilai screening perlu dilakukan secara rutin, meski tidak bisa serentak karena keterbatasan anggaran. Pendekatan acak dinilai sebagai strategi efektif untuk menjangkau wilayah dengan kategori merah, kuning, maupun hijau.
Dewan mencontohkan beberapa program yang dinilai berhasil memantik partisipasi wilayah, seperti program juara dua di Kecamatan Rungkut serta Program Salam. Program-program tersebut dianggap mampu menjaga kewaspadaan wilayah agar tidak lengah.
“Meski wilayahnya hijau, jangan sampai programnya melemah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNN Kota Surabaya, Kombes Heru Prasetyo, meluruskan bahwa kegiatan yang belakangan ramai dibicarakan publik bukan tes urine, melainkan screening perilaku zat adiktif seperti rokok, alkohol, hingga lem.
“Rehabilitasi bisa melalui IPWL, puskesmas, maupun lembaga resmi lain. BNN siap bekerja sama untuk program ketahanan keluarga antinarkoba,” tegasnya.
Komisi D menegaskan bahwa penguatan koordinasi harus dilakukan secara konsisten. Upaya pencegahan tidak boleh hanya bersifat reaktif ketika kasus mencuat, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Surabaya.
Editor : Deni
