SURABAYA, KABARHIT.COM – Anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni MN, menegaskan pentingnya perlindungan sosial yang berkelanjutan dalam kegiatan reses yang digelar pada Jumat (13/02/2026).
Dalam dialog terbuka bersama warga di Surabaya tersebut, pergeseran kategori desil yang berdampak pada hilangnya akses bantuan sosial (bansos) menjadi aspirasi utama yang mencuat. Sejumlah warga mengaku tidak lagi menerima bantuan, meski kondisi ekonomi mereka dinilai belum mengalami perubahan signifikan.
Ghoni menyampaikan, perubahan kategori desil yang tidak diiringi mekanisme verifikasi dan validasi data secara transparan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, persoalan administratif tidak boleh menjadi penyebab semakin terpuruknya warga rentan.
“Reses ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung keluhan dan fakta di lapangan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat rentan semakin terpuruk hanya karena persoalan administratif,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan sosial, Ghoni mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan pemutakhiran desil. Ia juga meminta agar proses klarifikasi dan perbaikan data warga terdampak dapat dipercepat agar bantuan tepat sasaran.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa solusi tidak boleh berhenti pada pemulihan bantuan sosial semata. Menurutnya, diperlukan skema pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas sebagai langkah jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan bagi pelaku UMKM, serta pendampingan usaha bagi keluarga terdampak pergeseran desil.
“Perlindungan sosial harus berkelanjutan. Selain memastikan bansos tepat sasaran, kita juga harus menghadirkan program pemberdayaan agar warga bisa mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, warga juga berharap adanya keterbukaan data serta sosialisasi yang lebih masif terkait perubahan kategori desil. Mereka menilai transparansi informasi menjadi kunci untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memastikan kebijakan sosial benar-benar berpihak pada masyarakat yang membutuhkan.
Editor : Deni
