Tidak Transparan Terkait Asesmen, Habibah Mengaku Kecewa Kepada BKD

kabarhit.com - PENDIDIKAN

Kamis, 13 Jan 2022 06:31 WIB Kamis, 13 Jan 2022 06:31 WIB

KABARHIT, SURABAYA - setelah melakukan hearing tadi siang Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Camilia Habibah mengaku bahwa Badan Kepegawaian Daerah tidak terbuka dan tidak transparan terkait keefektifan penempatan pejabat baru.

Baca Juga

Jumat, 05 Jun 2026 09:06 WIB

DPRKPP Tak Hadir Rapat, Izin Pasar Surabaya Disorot Komisi B

"Kemarin hari pertama ketika struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) tahun 2022 sudah berlaku, komisi A telah melakukan hearing dengan BKD terkait penempatan pejabat baru, apakah sudah efektif sesuai dengan hasil asesmen." Ucap Habibah saat dikonfirmasi, Rabu (12/1).

Maksud dilakukannya hearing tersebut lanjut Habibah, pihaknya ingin mengetahui apakah penempatan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan SOTK terbaru.

"Apakah hanya variabel asesmen atau ada variabel yang lain," ucap Habibah

Ternyata sambung Habibah sampai saat ini BKD tidak berani membuka hasil asesmen yang ada. Padahal urai Habibah pihaknya hanya ingin melakukan fungsi kontrol atau masukan kepada OPD yang ada agar maksimal dalam melayani masyarakat.

Baca Juga

Senin, 25 Mei 2026 17:07 WIB

Reses Agoeng Prasojo di Simo Pomahan Baru, Warga Curhat Soal Infrastruktur hingga Pendidkan

"Misalnya di kelurahan dan kecamatan visinya wali kota itu adalah semua permasalahan selesai di tingkat bawah sehingga masyarakat tidak jauh jauh untuk ke Dinas (terkait) dan Pemkot mengurus permasalahannya itu." tukas Habibah.

Apabila asesmen yang ditaruh penempatannya tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Habibah meyakini bakal menghambat (kinerja) bukan malah membantu mengoptimalkan tugas di tempat yang baru itu. Maka Komisi A menekankan sebagai mitra BKD hasil asesmen harusnya diberikan.

"Sehingga kami bisa mengukur, melihat, ini kan juga melakukan pertanggungjawaban publik karena anggaran yang digunakan anggaran publik, sehingga tidak ada rasan rasan lagi. Ternyata karena kedekatan itu terpatahkan dengan hasil asesmen yang di sampaikan kepada DPRD." terang Habibah

Habibah menjabarkan, di kelurahan dan kecamatan saat ini ada tambahan tiap bulan 20 sampai 30 puluh personel untuk tahapan bawah, dan ini masih bisa dilakukan evaluasi terkait tugas mereka, apakah sudah benar atau tidak.

"Jangan sampai yang diawal mereka ini, misalnya penanggung jawabannya penyapuan jalan, terus di kelurahan sebagai administrasi, ini kan tidak pas. Makanya kami lakukan kordinasi seperti itu." tutup Habibah