SURABAYA, KABARHIT.COM - Bulan suci Ramadan dimanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) untuk mempererat silaturahmi dengan Pemerintah Daerah. Di Jatim, Safari Ramadan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho SH., MH.
Setelah beberapa hari silaturahmi ke sejumlah mitra kerja, Agung Nugroho didampingi Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim Hadi Purnomo silaturahmi dengan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto.
Baca Juga: FGD BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Cakupan Jamsostek di Kecamatan Surabaya
Pertemuan itu bagian dari kegiatan Safari Ramadan yang digelar rutin oleh BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan Pemda serta perusahaan-perusahaan yang telah menjadi peserta.
Dalam safarinya, Agung Nugroho mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jatim. Bahkan, kata dia, pada tahun 2024 ini Pemprov Jatim juga menjadi kandidat penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award.
"Hal itu dibuktikan dengan adanya dukungan regulasi dan dukungan anggaran. Pemprov Jatim juga konsisten memberikan petunjuk-petunjuk kepada Pemkab dan kota terkait optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya usai pertemuan di Pemprov Jatim, Kamis (4/4/2024).
Pemprov Jatim telah membuktikan komitmen tersebut dengan menerbitkan Pergub Jatim No. 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jatim.
Agung berharap, pada gelaran Pilkada 2024 nanti, Pemprov Jatim juga mendukung agar seluruh penyelenggara Pilkada terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. "Sesuai Inpres no. 2 tahun 2021, kami kembali mengimbau kepada Pemda dan penyelenggara Pilkada untuk mendaftarkan seluruh petugas ad hoc menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Selain itu, momentum Safari Ramadan ini juga dimanfaatkan Agung untuk menyampaikan program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda yang disingkat Sertakan. Program ini menawarkan manfaat yang luar biasa bagi setiap individu yang ikut.
"Gerakan ini bagaiamana agar ASN yang ada di lingkungan Pemprov Jatim maupun di lingkungan Pemkot dan kabupaten bisa ikut mensukseskan program Sertakan ini," ujarnya.
Baca Juga: Peserta BPJamsostek Dapatkan Fasilitas KPR melalui MLT
Program Sertakan BPJS Ketenagakerjaan ini mengajak seluruh pekerja formal atau Penerima Upah (PU) untuk turut peduli terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja BPU yang ada di sekitar mereka.
Program ini bisa diberikan kepada setiap pekerja yang ada di lingkungan atau ekosistem perusahaan seperti mitra catering, driver pribadi, petugas kebersihan sekitar, pedagang kantin, tukang sayur, tukang sampah dan lainnya.
"Misalkan jika ASN punya suami atau istri yang punya pekerja informal bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU). Terkait gerakan ini kami juga memohon dukungan dari Pemprov Jatim untuk ikut mensukseskan," imbuhnya.
Pada pertemuan ini, Dewas BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan secara simbolis manfaat untuk peserta di Jatim. Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim mencatat, selama 2023 di Jatim telah membayarkan 570.834 klaim dengan nilai Rp 6.161.566.164.641.
Sedangkan pada tahun 2024, mulai Januari - Maret ini manfaat yang sudah disampaikan kepada penerima manfaat peserta BPJS Ketenagakerjaan mancapai 94.390 peserta dengan nilai Rp1,44 triliun.
Baca Juga: Penyerahan Santunan Kematian oleh Pj Walkot Madiun & Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Agung menyebut, berdasarkan data di atas membuktikan bahwa program BPJamsostek manfaatnya luar biasa bagi pekerja. Hingga Maret 2024, BPJS Ketenagakerjaan Jatim telah melindungi 5,2 juta pekerja atau 32,4% dari keseluruhan pekerja di Jatim yang eligible menjadi peserta.
"Dukungan Kepala Daerah sangat penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo, Imron Fatoni mengatakan, bahwa dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang tinggi dengan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di daerah setempat.
‘’Harapannya, masyarakat terlindungi dari risiko kerja oleh BPJS Ketenegakerjaan sehingga dapat lebih Sejahtera dan merasa aman dalam melakukan pekerjaannya,’’ tutup Imron.
Editor : deni
