SURABAYA, KABARHIT.COM-26 Februari 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Pleno ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur hingga 31 Januari 2025. Acara ini diadakan secara luring di Surabaya dan daring melalui Microsoft Teams mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan serta pakar ekonomi lokal untuk membahas perkembangan ekonomi dan realisasi APBN di Jawa Timur.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tetap Positif
Perekonomian Jawa Timur terus menunjukkan pertumbuhan positif pada Triwulan IV-2024, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,03% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi dan mobilitas masyarakat. Dari sisi permintaan, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) masih menjadi faktor dominan, sementara dari sisi penawaran, Industri Pengolahan tetap menjadi sektor utama penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Sebagai kontributor utama ekonomi di Pulau Jawa dan nasional, Jawa Timur menyumbang 25,23% terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,39% terhadap nasional pada 2024.
Inflasi di Jawa Timur pada Januari 2025 tercatat 1,06% (yoy), menunjukkan tren yang lebih terkendali dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa komoditas yang menjadi pendorong inflasi antara lain daging ayam ras, minyak goreng, dan cabai rawit.
Dari sisi perdagangan internasional, ekspor Jawa Timur pada Desember 2024 mencapai USD 2,10 miliar, sementara impor tercatat USD 2,77 miliar.
Di sektor perikanan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami kenaikan sebesar 1,20%, dari 96,92 menjadi 98,09 pada Januari 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga udang, belut, nila, serta ikan layang, kembung, dan cumi-cumi.
Realisasi APBN di Jawa Timur
Hingga Januari 2025, realisasi pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp19,49 triliun atau 6,86ri target APBN sebesar Rp284,26 triliun. Rincian penerimaan terdiri dari:
Penerimaan Perpajakan: Rp19,05 triliun (6,83ri target).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp445,23 miliar (8,4ri target Rp5,3 triliun).
Di sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp12,16 triliun atau 9,72ri pagu belanja Jawa Timur, dengan rincian:
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp1,5 triliun.
Transfer ke Daerah (TKD): Rp10,66 triliun.
Kinerja Penerimaan Pajak dan Bea Cukai
Hingga Januari 2025, penerimaan pajak di Jawa Timur mencapai Rp7,05 triliun, mengalami kontraksi 19,34% (yoy) akibat pemusatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak cabang. Kontribusi terbesar berasal dari:
PPN dan PPnBM: 66,32ri total penerimaan.
PPh Non-Migas: 32,95ri total penerimaan.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp11,99 triliun, tumbuh 10,62% (yoy), ditopang oleh:
Cukai: Rp11,4 triliun (+10,3% yoy), didorong oleh produksi perusahaan golongan II dan pembayaran CK-1 kredit.
Bea Masuk: Rp527,62 miliar (+6,5% yoy), akibat penguatan nilai tukar USD terhadap Rupiah.
Bea Keluar: Rp68,12 miliar (+537% yoy), dipengaruhi ekspor produk turunan CPO yang meningkat.
Pajak Rokok: Rp1,1 triliun.
Dana Sawit: Rp52,84 miliar.
Belanja Negara: Fokus pada Efisiensi dan Bantuan Sosial
Realisasi belanja pegawai mencapai Rp1,35 triliun, didorong oleh digitalisasi dan efisiensi birokrasi. Sementara itu, belanja barang mencapai Rp136,86 miliar, dengan kebijakan efisiensi pada belanja non-prioritas.
Belanja modal yang mendukung mobilitas dan produktivitas terealisasi Rp2,11 miliar, sedangkan belanja bantuan sosial mencapai Rp12,86 miliar, terutama untuk pendidikan tinggi keagamaan Islam dan pendidikan agama Hindu.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp10,66 triliun (12,77ri pagu), tumbuh 10,33% (yoy). Komponen utamanya:
Dana Alokasi Umum (DAU): Rp6,26 triliun, meningkat 21,92% (yoy).
Dana Bagi Hasil (DBH): Rp499,83 miliar, naik signifikan 1504,52% (yoy), dengan Kabupaten Bojonegoro sebagai penerima terbesar.
Namun, beberapa dana belum tersalurkan hingga Januari 2025, seperti Dana Insentif Fiskal dan DAK Fisik, karena masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.
Sementara itu, Dana Desa mengalami kontraksi 51,98% (yoy) menjadi Rp502,09 miliar, mayoritas digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur desa. Kabupaten penerima terbesar antara lain Malang, Lamongan, dan Bojonegoro.
Kesimpulan
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap kuat dengan stabilitas inflasi dan sektor industri sebagai pendorong utama. Meskipun terjadi kontraksi pada penerimaan pajak, realisasi kepabeanan dan cukai menunjukkan pertumbuhan positif. Pemerintah terus mengoptimalkan belanja negara dengan fokus pada efisiensi, bantuan sosial, dan peningkatan layanan publik di daerah.
Dukungan APBN terhadap perekonomian Jawa Timur masih solid, dengan transfer ke daerah yang meningkat dan alokasi Dana Desa yang strategis. Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Deni
