SURABAYA, KABARHIT.COM - Skema percepatan pembangunan Madura sangat penting dan harus didukung. Pemerintah pusat maupun daerah dapat membentuk badan khusus yang efektif untuk mengakselerasi pembangunan wilayah Madura.
Mengingat, minimnya kemajuan Madura yang dicapai selama 16 tahun terakhir ini, sejak beroperasinya jembatan Suramadu.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Abdul Halim saat ditemui awak media di DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (22/9/2025).
"Kami sebagai wakil rakyat dari Madura, dalam bentuk skema apapun. Kami tetap mendukung karena ini adalah akselerasi pembangunan di Madura," ujar Halim sapaan akrabnya.
Halim mencontohkan, kesuksesan otorita batam yang berhasil mempercepat pembangunan. Ia juga mengingatkan, kegagalan badan pengembangan wilayah Suramadu (BPWS) yang dibubarkan tahun 2023 stelah beroperasi selama sekitar 10 tahun tanpa hasil signifikan dengan baik.
"BPWS ini menjadi pelajaran penting. Kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, skema apapun. Yang terpenting badan yang nanti dibentuk bisa benar-benar menjadi akselerasi pembangunan di Madura," kata Halim.
Lebih lanjut, Halim menekankan bahwa selama 16 tahun berdiri jembatan Suramadu belum membawa dampak pembangunan yang signifikan. Ia pun berharap pembentukan badan baru dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian Madura sendiri.
"Jika pembangunan bisa terjadi di Madura, lapangan pekerjaan terbuka, industri pasti akan masuk, dan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Madura," jelasnya.
Halim menuturkan bahwa percepatan pembangunan ini juga akan menjawab persoalan kesenjangan antar wilayah yang dirasakan di Madura. Ia pun menyoroti, indeks pembangunan manusia Madura yang selalu berada di peringkat terakhir dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
"Reaksi positif ini akan betul-betul dirasakan oleh Maduran secara khusus," imbuh dia.
Selain itu, Halim juga menyinggung bahwa program MBG masih banyak adanya kekurangan. Namun, ia menganggapnya sebagai hal yang wajar karena tidak ada percontohan.
"Program MBG ini memang tidak ada percontohannya, sehingga demi perbaikan pasti terus akan dilakukan. Saya berharap kekurangan di sana - sini ini menjadi sesuatu yang lumrah dan wajar," tukas Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur.
Halim pun percaya selama kekurangan tersebut dapat dideteksi dan diperbaiki, program tersebut dapat terus berjalan dengan baik.
"Saya juga menolak anggapan negatif terhadap program tersebut, mengingat sudah banyak masyaallah yang berkontribusi secara mandiri atau badan hukum," pungkasnya.
Editor : Ipl
