SURABAYA, KABARHIT.COM - Ketua LSM Forum Demokrasi Kebangsaan (Fordeka) Firman Syah Ali mengajak publik menyoroti lebih dalam rangkaian bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Ia pun menilai, apa yang terjadi patut diduga bukan sekadar bencana alam.
"Apa yang terjadi di Sumatera benar-benar mengharu biru. Kita tentu berduka, sangat berduka. Namun di tengah duka itu, kita perlu bercermin: apa yang sudah kita lakukan terhadap alam?," kata Firman, yang juga Pembina LSM JASMERAH melalui keterangan tertulis diterima redaksi, Selasa (2/12/2025).
Pria akrab dipanggil Cak Firman mengatakan sejumlah analisis para cendekiawan—salah satunya pemikiran Rosadi Jamani dari Kalimantan Barat—yang mengaitkan bencana di Sumatera dengan kesalahan tata kelola.
"Patut diduga kuat bencana ini adalah bencana kebijakan publik. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Tapi karena kita sendiri yang meminta kerusakan lewat kebijakan yang menyimpang," ujarnya pria yang juga jabat pembina Yayasan Madura Berdaya Guna (MBG).
Cak Firman menilai, selain penanganan sosial bagi korban, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan evaluasi total terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan tata kelola hutan dan lingkungan hidup.
"Jadi sembari bantuan sosial berjalan, penting dilakukan kajian simultan dan berkelanjutan mengenai kualitas kebijakan publik, bukan hanya di Sumatera tetapi di seluruh Indonesia," jelas Pembina Yayasan Bantuan Hukum Pelopor itu.
Cak Firman menegaskan perlunya kesadaran kolektif dalam memperbaiki kerusakan lingkungan.
"Semua masalah di republik ini butuh kesadaran bersama, termasuk soal deforestasi. Sekarang kita hidup di era digital. Selain No Viral No Justice, ada juga No Viral No Collective Consciousness. Artinya, kita perlu terus mendorong masyarakat media sosial (medsos) untuk bergerak bersama," tegasnya.
Cak Firman menilai viralitas isu dapat memicu lahirnya agenda setting yang lebih kuat dari para pemegang kebijakan.
"Tipikal pengambil kebijakan masa kini harus disetrum dulu oleh medsos agar mau berbenah. Tapi, medsos sebagai pilar demokrasi jangan hanya menyetrum harus ikut mengawal sampai kebijakannya benar-benar berubah," pungkasnya.
Editor : Ipul
