SURABAYA, KABARHIT.COM – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Hj. Siti Mariyam, menggelar kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka Reses Sidang ke-2 Masa Persidangan ke-2 Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah RW 01 Kedurus, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Kamis (12/2/2026).
Ratusan warga hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk kelompok PKK dan jamaah pengajian dari Kelurahan Kedurus. Dalam forum dialog terbuka itu, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan secara langsung kepada wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Siti Mariyam mengatakan, reses menjadi momentum penting bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi warga dan mengetahui persoalan riil di lapangan.
“Kita melakukan reses kedewanan dengan bertemu langsung bersama warga masyarakat, terutama di wilayah Kedurus-Kecamatan Karangpilang. Dari reses ini kita bisa tahu apa yang menjadi keluhan dari warga untuk kita teruskan dan sampaikan ke Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga antara lain permohonan bantuan seragam untuk kegiatan pengajian, renovasi Balai RW dan gedung PAUD, hingga persoalan BPJS PBI yang terblokir serta berbagai masalah pendidikan dan sosial lainnya.
Terkait renovasi Balai RW dan PAUD, warga mengeluhkan usulan yang telah diajukan berulang kali melalui Musrenbang Kelurahan namun belum terealisasi. Menurut laporan warga, pengajuan tersebut sejauh ini baru sebatas survei tanpa tindak lanjut pembangunan.
Menanggapi hal itu, Siti Mariyam meminta pihak kelurahan turut mendampingi dan mengawal aspirasi warga agar masuk dalam skala prioritas pembangunan.
Selain persoalan infrastruktur, ia juga menyoroti keluhan warga kurang mampu terkait kepesertaan BPJS PBI dan bantuan sosial yang terblokir. Kondisi tersebut, menurutnya, berkaitan dengan belum tercatatnya sebagian warga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya, masih terdapat sekitar 181.867 Kartu Keluarga (KK) atau sekitar 506.678 jiwa yang berstatus tidak ditemukan oleh petugas survei di lapangan. Pendataan yang berlangsung sejak Oktober 2025 itu masih menyisakan sekitar 17 persen warga yang belum terdata.
“Kami mengharapkan warga yang belum sempat ditemui petugas agar segera proaktif melakukan konfirmasi keberadaan mereka secara mandiri melalui website resmi Pemkot Surabaya sebelum 31 Maret 2026. Ini penting agar pemerintah memiliki data akurat untuk perencanaan pembangunan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial,” jelasnya.
Ia menegaskan, konfirmasi data secara mandiri bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan warga mendapatkan intervensi program pemerintah secara tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Siti Mariyam juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama di musim penghujan, guna mencegah penyebaran penyakit seperti demam berdarah.
“Reses anggota dewan ini sangat penting untuk menyerap kepentingan dan pengaduan warga. Sebagai wakil masyarakat, kami wajib hadir untuk memperjuangkan dan mengawal kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Deni
