SURABAYA, KABARHIT.COM – Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menggelar pertemuan bersama para camat, lurah, serta perwakilan Rukun Warga (RW) dari Kecamatan Pakal dan Benowo di kediamannya di Jalan Porong, Sabtu (25/7/2026) malam.
Pertemuan tersebut dihadiri seluruh undangan tanpa terkecuali. Sejumlah tokoh masyarakat turut menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan warga di wilayah masing-masing. Diskusi berlangsung hangat dan berkembang menjadi dialog dua arah yang produktif.
Syaifuddin Zuhri, yang akrab disapa Kaji Ipuk, menjelaskan bahwa forum ini akan digelar secara rutin dan bergiliran untuk setiap kecamatan di Surabaya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah memperkuat kolaborasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Untuk malam ini Pakal dan Benowo. Selanjutnya akan kami jadwalkan untuk kecamatan lain secara bergiliran,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan di tingkat akar rumput mencuat, mulai dari pengelolaan sampah, kebutuhan fasilitas pendidikan, hingga sarana prasarana lingkungan.
Kaji Ipuk menegaskan bahwa aspirasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar program Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dapat berjalan optimal.
“Masukan dari masyarakat ini harus cepat direspons agar program pemerintah bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan kota tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa keterlibatan warga.
“Sinergi dan partisipasi masyarakat sangat penting agar pembangunan berjalan selaras antara pemerintah dan warga,” tambahnya.
Salah satu aspirasi datang dari warga RW 5 Kelurahan Sememi terkait keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dinilai menjadi persoalan tahunan akibat pengelolaan yang kurang optimal. Warga mengusulkan agar TPS tersebut dipindahkan ke lokasi yang lebih layak.
Menanggapi hal itu, Kaji Ipuk menyebut koordinasi dengan pihak kecamatan telah dilakukan, terutama terkait status lahan yang merupakan milik negara. Ia juga mengusulkan alternatif pemanfaatan area di belakang TPS sebagai solusi.
“Di belakang TPS ada bozem yang bisa dimanfaatkan, tentu dengan perencanaan dan regulasi yang tepat. Ini bisa menjadi solusi konkret,” jelasnya.
Selain itu, warga juga menyoroti persoalan Izin Pemakaian Tanah (IPT). Menanggapi hal tersebut, Kaji Ipuk meminta dokumen terkait untuk segera diserahkan agar dapat ditindaklanjuti.
Dari wilayah RW 3 Kelurahan Benowo, warga mengusulkan pembangunan SMA negeri serta penyediaan gedung serbaguna untuk kegiatan masyarakat.
Terkait kebutuhan SMA, Kaji Ipuk menjelaskan bahwa kewenangan berada di pemerintah provinsi. Saat ini, kebijakan yang ada masih berfokus pada optimalisasi kapasitas sekolah yang sudah tersedia.
Sementara untuk pembangunan gedung serbaguna, ia meminta agar ketersediaan lahan dikaji lebih dulu. Pasalnya, banyak lahan di kawasan tersebut berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga tidak bisa sembarangan dimanfaatkan.
Di akhir pertemuan, Kaji Ipuk berharap forum seperti ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
“Harapannya, komunikasi antarwilayah bisa lebih terbuka, cepat, dan nyata, sehingga kita bisa bersama-sama membangun Surabaya yang lebih baik,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak harus selalu disampaikan di gedung dewan.
“Kadang meja makan di rumah bisa menjadi ruang paling demokratis untuk berdiskusi. Rumah ini terbuka untuk masyarakat,” tutupnya.
Editor : Deni Noel
