Penyelundupan di Jatim, Darurat! Pj. Adhy Karyono Bertindak Tegas

Pj. Gubernur Adhy bersama Menkopolkam, Menteri Keuangan, jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, turut meninjau barang bukti hasil penindakan. (Foto : Humas Pemprov Jatim)
Pj. Gubernur Adhy bersama Menkopolkam, Menteri Keuangan, jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, turut meninjau barang bukti hasil penindakan. (Foto : Humas Pemprov Jatim)

SURABAYA, KABARHIT.COM - Jawa Timur (Jatim) tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ancaman penyelundupan. Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, dengan menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan adalah komitmen bersama yang tak bisa ditawar.

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menkopolkam Budi Gunawan di Gedung Administrasi Pelindo Terminal Peti Kemas, Surabaya, Rabu (5/2/2025). Dan, ini menandai keseriusan pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim dalam melindungi wilayahnya dari praktik ilegal ini.

Usai rakor bersama Menkeu Sri Mulyani dan jajaran Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih, Adhy menyampaikan bahwa Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus berupaya melakukan antisipasi dan pencegahan.

“Salah satunya adalah peningkatan keamanan di Pelabuhan Pengumpan Regional maupun Pelabuhan Pengumpan Lokal (pelabuhan kecil). Kemudian, Jatim akan aktif mengimplementasikan ISPS Code di semua pelabuhan yang dikelola Pemprov Jatim,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Adhy menjelaskan bahwa selama ini juga melakukan peningkatan sistem keamanan dan pengawasan seperti pemasangan CCTV di area strategis pelabuhan yang dikelola Pemprov Jatim.

"Kami juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap kargo dan kapal yang melakukan bongkar muat," ucap Adhy dalam keterangan resmi diterima oleh redaksi pada hari yang sama.

"Selama ini Pemprov juga telah mengeluarkan regulasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim," imbuhnya.

Adhy mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan di lapangan sepanjang tahun 2023 hingga 2025, terdapat berbagai penyelundupan illegal yang berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

“Salah satunya pada 2 Februari 2025 kemarin, tim Balai Besar KSDA Jatim berhasil menggagalkan penyelundupan 112 ekor burung dilindungi dengan jenis Cica Daun Besar dan Tiong Emas,” tukas Adhy.

Tidak hanya itu, sepanjang tahun 2023 Balai Karantina Pertanian Surabaya juga berhasil menggagalkan penyelundupan 4.247 ekor satwa liar.

“Selain satwa, sepanjang tahun 2024 Jatim berhasil menggagalkan penyelundupan rokok illegal, keramik dan tableware serta kendaraan bermotor. Akibat penyelundupan barang illegal ini diperkirakan negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah,” terangnya.

Adhy berharap, melalui Rakor yang dipimpin Menko Bidang Politik dan Keamanan ini, upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang dilakukan berbagai stakeholder di Jawa Timur semakin terintegrasi dan solid.

"Tentunya berbagai langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo terutama dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan,” pungkasnya.  

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Budi Gunawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian lembaga yang tergabung dalam desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.

“Apresiasi untuk seluruh kementerian lembaga yang bekerja keras untuk menindaklanjuti perintah Presiden guna mencegah terjadinya kebocoran arus barang penyelundupan dari ekspor maupun impor,” jelas Budi.

“Nilai barang yang berhasil diselamatkan mencapai Rp480,7 Milyar. Dimana total keseluruhan barang penyelundupan yang berhasil diselamatkan senilai Rp4,1 Trilliun meliputi tembakau, minuman keras, tekstil, besi baja, elektronik, kayu rotan, kosmetik serta gading gajah,” urainya.   

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyelundupan barang illegal berpotensi membahayakan perekonomian terutama pada pelaku industri.

“Ini juga dalam upaya menjaga daya saing dan perdagangan yang sehat. Kami terus melakukan koordinasi untuk mencegah adanya unfair competition dan unfair action  terutama dari pelaku tindak pidana penyelundupan,” imbuh Menkeu.

“Tahun 2024 di kawasan Jatim dilakukan sebanyak 4.215 penindakan. Dan, potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan sebanyak Rp 293 Miliar,” pungkasnya.

Usai acara, Pj. Gubernur Adhy bersama Menkopolkam, Menteri Keuangan, jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, turut meninjau barang bukti hasil penindakan.

Adapun barang hasil penindakan penyelundupan tahun 2024-2025 diantaranya penindakan ekspor yakni tokek kering (chites) sejumlah 143.076 ekor dan kayu sebanyak 180 karton, 10.151 bagian.

Sedangkan, penindakan impor diantaranya hasil tembakau sebanyak 268.056.619 batang, minuman mengandung etil alkohol sebesar 16.600 liter, serta tekstil dan produk tekstil.

Editor : Kacong