Dilema Gelar Pahlawan Soeharto: Antara Jasa Pembangunan dan Pertimbangan Historis-Politik

Ilustrasi sosok Soeharto. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi sosok Soeharto. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, KABARHIT.COM — Menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025, perdebatan mengenai rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, kembali mencuat ke permukaan.

Sebagian kalangan menilai Soeharto layak menyandang gelar tersebut karena dinilai memiliki jasa besar terhadap pembangunan bangsa. Namun, tidak sedikit pihak yang masih menolak wacana itu dengan berbagai pertimbangan historis maupun politik.

Ketua Umum LIRA Disability Care (LDC) Abdul Majid, termasuk pihak yang menyatakan dukungan. Ia pun menilai Soeharto memiliki rekam jejak yang patut dipertimbangkan dalam proses penilaian gelar pahlawan nasional.

“Secara historis, perjalanan sosok Soeharto sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena banyak jasa yang telah diberikan untuk Indonesia,” ujar Majid saat ditemui di Surabaya, Rabu (5/11/2025).

Meski demikian, Majid tidak menampik bahwa masih ada perdebatan di ruang publik. Menurut dia, penolakan sejumlah pihak kemungkinan tidak sepenuhnya bersumber dari kajian sejarah, melainkan dipengaruhi faktor politik.

“Secara politik, masih mungkin munculnya dendam pribadi atau kepentingan tertentu yang membuat wacana ini dipersoalkan,” kata dia.

Majid pun berharap pemerintah dapat bersikap objektif dalam menilai usulan tersebut, berdasarkan ketentuan hukum dan catatan sejarah.

“Jika kontribusi dapat dibuktikan secara nyata dan memenuhi syarat perundang-undangan, sudah selayaknya keputusan itu diambil dengan kepala dingin,” tukasnya.

Di sisi lain, pengacara disabilitas Hakim Gunawan, juga menyatakan dukungan. Menurut dia, Soeharto memiliki peran besar dalam pembangunan nasional selama masa pemerintahannya.

“Soeharto banyak membawa perubahan bagi bangsa, terutama dalam pembangunan. Selama 31 tahun dan 70 hari, ia menjadi simbol negara dan memajukan Indonesia,” pungkasnya.

Editor : Ipl