SURABAYA, KABARHIT.COM – Dinamika kota Surabaya belakangan ini mengalami perubahan signifikan secara emosional. Kondisi itu dipicu oleh aktivitas salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang dinilai menimbulkan kegelisahan di tengah warga.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Wilayah (Koorwil) MAKI Jawa Timur Heru Satriyo saat konferensi pers berlangsung di Resto Cafe Hedon, Surabaya pada Selasa (6/1/2025).
Heru menyebut, organisasi tersebut telah melaporkan Wakil Walikota Surabaya serta sejumlah warga yang merasa terdampak. Langkah itu, menurutnya, memicu keresahan luas di masyarakat.
"Kondisi Surabaya saat ini sudah berubah secara emosional. Ada kegelisahan luar biasa di masyarakat. Karena itu, kami turub menyampaikan pernyataan sikap," ujarnya.
Heru mengungkapkan, kamu memberikan ultimatum kepada pihak terkait untuk mencabut seluruh laporan terhadap warga Surabaya dan maupun Wawali Kota Surabaya dalam waktu 2x24 jam.
“Ini yang pertama. Yang kedua, kami bersiap menggelar apel siaga di Balai Kota Surabaya dengan melibatkan ribuan massa,” tegasnya.
Menurut Heru, apel siaga itu menjadi simbol perlawanan moral warga Surabaya terhadap upaya-upaya yang dinilai dapat memecah belah persatuan kota.
“Surabaya ini Kota Pahlawan. Bukan kota yang gampang diintervensi. Apel siaga itu untuk menegaskan bahwa Surabaya bersatu dan dalam kondisi baik-baik saja,” katanya.
Terkait rencana apel yang disebut-sebut akan dilakukan Wali Kota Surabaya, Heru memilih enggan berkomentar. Namun ia menegaskan, apel siaga dari MAKI dan elemen masyarakat merupakan salah satu bentuk respons jika laporan-laporan tersebut tidak dicabut.
Heru menambahkan, pihaknya masih membuka ruang kompromi. Namun kesabaran warga Surabaya, menurutnya, sudah berada di batas akhir.
“Dua kali 24 jam itu menurut saya sudah cukup lama. Warga Surabaya sebenarnya sudah tidak tahan,” tambahnya.
Ia juga menyinggung persoalan premanisme, khususnya terkait parkir, yang dinilai sudah lama meresahkan warga. Heru mempertanyakan sikap pemerintah kota yang dinilai justru memberikan legitimasi kepada kelompok tertentu.
“Premanisme parkir itu sudah jelas di depan mata. Tapi kok justru diundang dan diberi legitimasi. Ini yang membuat warga bertanya-tanya,” kata Heru.
Heru menyebut terdapat beberapa kelompok dengan latar belakang berbeda. Ada yang masih bisa diajak dialog, namun ada pula yang dinilai sulit diajak berkomunikasi dan justru memicu konflik.
“Kalau memang membuat masalah, seharusnya ditertibkan. Jangan dibalik seolah-olah warga Surabaya atau Wakil Wali Kota yang jadi sumber masalah. Ini berbahaya dan mengarah pada upaya memecah belah,” pungkasnya.
Editor : Ipl
