SURABAYA, KABARHIT.COM – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Pulau Jawa. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Java Regional Economic Forum (JREF) 2026 tentang Percepatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to Java Regional Economic Forum 2026 yang diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan investasi serta memperluas alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Rapat dipimpin Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim dan dihadiri perwakilan Departemen Regional BI, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah se-Jawa, otoritas sektor keuangan, lembaga pembiayaan pembangunan, serta perbankan.
Forum menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan, kesiapan proyek investasi, hingga pilihan skema pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Jawa dinilai masih menunjukkan ketahanan. Pada kuartal II 2026, ekonomi Jawa tumbuh 5,65 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Capaian itu juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa sepanjang 2025 yang tercatat sebesar 5,30 persen.
Untuk keseluruhan 2026, ekonomi Jawa diproyeksikan tetap tumbuh kuat dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.
Momentum tersebut dinilai perlu dijaga melalui penguatan investasi sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Investasi memberikan kontribusi sekitar 29,68 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa.
Karena itu, dukungan terhadap proyek-proyek produktif perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, memperbaiki konektivitas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah.
Meningkatnya kebutuhan investasi dan pembangunan daerah menghadapi tantangan seiring dinamika fiskal dan kebijakan transfer ke daerah. Kondisi tersebut mendorong perlunya diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejumlah skema pembiayaan inovatif yang dapat dikembangkan antara lain pinjaman daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah dan sukuk daerah, optimalisasi aset daerah, serta skema blended financing.
Namun, penggunaan pembiayaan inovatif harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan fiskal, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kesiapan proyek.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menekankan, perluasan sumber pembiayaan harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintah daerah.
Menurutnya, pengembangan pembiayaan perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesiapan regulasi, serta kapasitas kelembagaan.
Sementara itu, Yuli Sri Wilanti, Asisten Deputi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan sumber pembiayaan infrastruktur yang lebih luas dan inovatif.
Pemanfaatan skema tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Direktur Pembiayaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kementerian Keuangan Adriyanto juga menekankan pentingnya optimalisasi instrumen pembiayaan daerah dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.
Direktur Bappenas Novie Andriani mengatakan berbagai skema pembiayaan inovatif sebenarnya telah tersedia dan diperbolehkan oleh regulasi. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah.
Untuk meningkatkan kesiapan tersebut, Bappenas mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah, termasuk melalui program peningkatan kemampuan dalam menyiapkan dan mengembangkan proyek KPBU.
Direktur Departemen Regional BI Tri Yanuarti menegaskan BI akan terus memperkuat perannya sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah sekaligus menjadi katalisator sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Peran tersebut dilakukan melalui penyediaan kajian ekonomi dan keuangan, identifikasi potensi proyek investasi, penguatan Regional Investor Relations Unit (RIRU), serta fasilitasi dialog antara pemerintah, investor, perbankan, otoritas sektor keuangan, dan lembaga pembiayaan pembangunan.
BI juga akan terus mendorong promosi proyek-proyek investasi potensial, baik di dalam negeri maupun ke pasar internasional.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah se-Jawa menyampaikan kebutuhan, tantangan, serta pengalaman dalam mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan.
Pembahasan difokuskan pada sejumlah isu strategis, mulai dari pilihan dan skema pembiayaan, dukungan regulasi dan kelembagaan, kapasitas fiskal daerah, penentuan prioritas dan kesiapan proyek, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
Rapat koordinasi menghasilkan tiga arah utama penguatan pembiayaan dan investasi daerah.
Pertama, meningkatkan pemahaman bersama mengenai potensi, tata kelola, serta prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan pembiayaan inovatif.
Kedua, memperkuat identifikasi dan penyiapan proyek investasi daerah di seluruh Jawa agar lebih menarik, siap ditawarkan, serta bankable bagi investor dan lembaga pembiayaan.
Ketiga, memperkuat ekosistem implementasi pembiayaan inovatif, khususnya dari sisi skema pembiayaan, regulasi, kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, otoritas sektor keuangan, dan lembaga pembiayaan pembangunan.
Ke depan, sinergi tersebut akan terus diperkuat untuk mengubah potensi investasi dan pipeline proyek menjadi realisasi investasi yang konkret.
Dengan kesiapan proyek yang lebih baik dan dukungan sumber pembiayaan yang sesuai, investasi diharapkan terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus memperkuat kontribusi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor : Tri Karyono
